Berita Selanjutnya...
Briefing Morning: Tingkatkan Kualitas Pelayanan PTSP Sesuai dengan Tupoksi Petugas PTSP| (11/01/2021)
/ 0
Briefing Morning: Tingkatkan Kualitas Pelayanan PTSP Sesuai dengan Tupoksi Petugas PTSP
Senin (11/01/2021) Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Darman Harun, S.H.I memberikan arahan kepada seluruh petugas PTSP dan Security di ruang PTSP Pengadilan Agama Bengkalis tepat pada pukul 8.00 WIB selama 15 menit setiap harinya. Kegiatan ini dilakukan secara konsisten karena merupakan salah satu program inovasi yang akan menjadi rutinitas di Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, dengan tujuan demi peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Bengkalis. Morning Briefing dilanjutkan dengan menyerukan yel-yel 8 nilai Mahkamah Agung dengan penuh semangat, dilanjutkan dengan menyerukan yel-yel Zona Integeritas Pengadilan Agama Bengkalis.
Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Darman Harun, S.H.I, menyampaikan kepada seluruh Petugas PTSP untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan PTSP sesuai dengan Tupoksi masing masing petugas PTSP dan selalu berkoordinasi dengan pejabat berwenang apabila terjadi kendala di dalam pelayanan. Beliau juga mengingatkan untuk selalu menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) serta memperhatikan kebersihan dan kerapian ruangan PTSP agar para pihak merasa nyaman diruang PTSP serta menerapkan protokol kesehatan.
Briefing ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh petugas, Surya agar aktifitas pelayanan dan pekerjaan di Pengadilan Agama Bengkalis mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah SWT, sehingga Pengadilan Agama Bengkalis dapat selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
