Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 melalui ZOOM MEETING| (17/02/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 melalui ZOOM MEETING
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Rabu 17 Februari 2021 pukul 10.00 WIB, Acara ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Undangan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam sidang istimewa Mahkamah Agung RI dengan acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2020.bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Bengkalis yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I dengan Menggunakan pakaian Hakim Lengkap Ketua Pengadilan Agama Bengkalis mengikuti acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 secara Virtual yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
Acara ini dihadiri oleh beberapa Tokoh Penting yaitu Presiden , Wakil Presiden, para Pimpinan Lembaga Negara, para Ketua Mahkamah Agung Negara-negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, hingga para Pejabat Tinggi lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Mahkamah Agung membeberkan capaian perkara yang telah diputuskan sepanjang 2020. Sebanyak 20.562 perkara telah diputus dari total perkara yang ada, 20.761.
"Beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 20.761 perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 20.544 perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 217 perkara. Dari jumlah beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.562 perkara dan sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 199 perkara. Sisa perkara tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung," kata Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, dalam paparannya di Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 Secara Virtual,dari parameter yang ada, kinerja MA sepanjang 2020 berhasil melampaui target. Bahkan, menurutnya, mencatatkan rekor sepanjang berdirinya MA.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
