Berita Selanjutnya...
Monev Harian: Memaksimalkan Fungsi Sosial Media dan Website Sebagai Media Komunikasi Dengan Masyarakat Pencari Keadilan || (17/12/2020)
/ 0
Monev Harian: Memaksimalkan Fungsi Sosial Media dan Website Sebagai Media Komunikasi Dengan Masyarakat Pencari Keadilan
Bengkalis| www.pa-bengkalis.go.id
Kamis (17/12/2020) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Rika Hidayati., S.Ag., M.H.I didampingi oleh Wakil ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis. Monev harian dilaksanakan diruang rapat Umar Bin Khattab pada jam 08:15 WIB dan diikuti oleh seluruh Pejabat fungsional Struktural Pengadilan Agama Bengkalis.
Sebelum menyampaikan amanatnya, Ketua mendengarkan laporan terkait agenda kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari Rabu 16 Desember 2020 dan Alhamdulillah seluruh kegiatan yang sudah direncanakan terlaksana 100%.
Dalam amanatnya beliau menyampaikan mengenai pentingnya media sosial dan website sebagai media penghubung antara Pengadilan Agama Bengkalis dengan Masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan informasi, media sosial sosial dapat menjadi cara cepat dan gratis untuk masyarakat bertanya serta berkonsultasi kepada petugas di Pengadilan Agama Bengkalis tanpa harus bertatap muka. Facebook, Instagram dan Whatssapp menjadi salah satu media yang paling direkomendasikan sebagai jalur komunikasi dengan masyarakat selain website.
Kegiatan ditutup dengan ucapan Hamdalah, semoga rencana dan kegiatan hari ini mendapat keberkahan dari Allah kemudian diakhiri dengan yel-yel Pengadilan Agama Bengkalis.
***Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
