Berita Selanjutnya...
Monitoring Dan Evaluasi Harian Pengadilan Agama Bengkalis : Reviu Pelaksanaan Monev Harian|| (21/12/2020)
/ 0
MONITORING DAN EVALUASI HARIAN PENGADILAN AGAMA BENGKALIS : REVIU PELAKSANAAN MONEV HARIAN
Senin (21/12/2020) Monitoring dan evaluasi yang termasuk salah satu program inovasi pada Pengadilan Agama Bengkalis selain Briefing Petugas Meja PTSP, yang telah dilaksanakan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi wadah sebagai salah satu indikator pemantauan kinerja di Pengadilan Agama Bengkalis. Bertempat diruang Aula Umar bin Khattab Lt2 Kantor Pengadilan Agama Bengkalis, acara ini berlangsung. Monev harian kali ini dilaksanakan pada pukul 08.15 WIB, selesai Briefing Morning Petugas PTSP
Monev dipimpin Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I., beliau memberikan apresisasi kepada seluruh tim ZI karena telah berjuang dengan penuh semangat dalam memenuhi eviden ZI, walapun begitu kita masih belum diberi kesempatan untuk meraih WBK. Dan beliau berharap agar kita terus jaga kekompakan ini agar ditahun depan kita bisa mendapat Predikat WBK seperti yang kita harapkan. Beliau mengharapkan ditahun depan, seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkalis agar dan terus berpikir kreatif dan inovatif memberikan ide ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang yang berbeda (out of the box), yang tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat bagi proses pelayanan di Pengadilan Agama Bengkalis.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis mengajak mereviu pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Harian yang telah dilakukan secara rutin sejak tanggal 3 September 2020 sampai saat ini, akan di reviu kembali pelaksanaannya mulai hari ini.
Acara ditutup dengan ucapan Alhamdulillah dan teriakan yel-yel Zona Integeritas Pengadilan Agama Bengkalis untuk membakar semangat dan optimisme seluruh audiens rapat.
*** (Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
