Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Refleksi dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 | (07/01/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Refleksi dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 
Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa (05/01/2020) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I., yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim., S.H.I., M.A., menghadiri acara Refleksi dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, acara dilaksanakan di Balai Kerapatan Wisma Sri Mahkota pada pukul 10.00 WIB. Acara tersebut diikuti oleh Forkopimda, Tokoh Masyarakat Kasmarni, Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Camat se-Kabupaten Bengkalis, Tokoh Agama, Mahasiswa serta insan Pers.
Pj Bupati Bengkalis, Syahrial Abdi berharap Kabupaten Bengkalis mampu lebih maju lagi di bandingkan tahun sebelumnya. Beliau sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan refleksi ini, semoga dengan dilaksanakan kegiatan ini akan menyamakan persepsi dan persamaan dalam pembangunan selanjutnya. "Yang penting kita lakukan adalah melaksanakan inovasi, sinergi dan kolaborasi untuk menyamakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan memastikan capaian RPJMD tahun 2016-2020", ujar beliau.
Lebih lanjut beliau berharap kepada Kepala Perangkat Daerah pada bulan Januari 2021 ini untuk menyelesaikan penyusunan Perda RT RW Kabupaten Bengkalis, Pendataan aset serta lanjutan pembangunan kegiatan strategis. "Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia menginginkan pada triwulan pertama APBD 2021 sudah harus mengalir di bawah, sehingga perekonomian sudah normal kembali, dikarenakan pada tahun ini bulan ramadhan tinggal 3 bulan lagi, sehingga dengan pelaksanaan anggaran akan mendongkrak Pendapatan Daerah,” katanya.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
