SATPOL PP Bantu Pengamanan di Pengadilan Agama Bengkalis || (02/07/2019)
/ 0
SATPOL PP Bantu Pengamanan di Pengadilan Agama Bengkalis
Bengkalis|| www.pa-bengkalis.go.id
Selasa (02/07/2019) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Tenaga Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP),Pengadilan Agama Bengkalis menerima 3 orang Tenaga Keamanan SATPOL PP Kabupaten Bengkalis yaitu Abdul Rahman,SH., Abdullah, dan Aidil Adha Putra Gunawan, maksud kedatangan meraka adalah untuk membantu pengamanan di lingkungan kantor Pengadilan Agama Bengkalis dalam rangka menindak lanjuti maksud surat dari PA Bengkalis.
Bertempat di ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, ketiga orang SATPOL PP tersebut disambut dan dibriefing oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika Hidayati, S.Ag., M.H., dan Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, Darsono,S.Pd.I.,M.H.
Menjaga keamanan persidangan berarti menjaga marwah peradilan, hal itu harus ditegakkan dan didukung dengan pengamanan yang baik. Setidaknya ada beberapa prosedur pengamanan yaitu pengamanan masuk di wilayah lingkungan pengadilan agama bengkalis, pengamanan khusus memasuki ruang tunggu sidang, pengamanan masuk dan keluarnya kendaraan pengunjung.
Pada Kesempatan itu juga, Wakil Ketua mewakili kantor Pengadilan Agama Bengkalis, mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh Satpol PP khususnya kepada 3 orang tersebut, yang siap membantu dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dipersidangan dan di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Bengkalis.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
