Peresmian Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan 84 Pengadilan Baru Lainnya Oleh Ketua Mahkamah Agung RI || (22/10/2018)
/ 0
Bengkalis||www.pa-bengkalis.go.id
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan 84 Pengadilan Baru lainnya diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali., S.H., M.H. pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018. Peresmian 85 Pengadilan Baru tersebut dilaksanakan di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Adapun 85 Pengadilan Baru tersebut terdiri dari tiga badan Peradilan yaitu 50 Pengadilan Agama, 30 Pengadilan Negeri, 3 Mahkamah Syar’iyah serta 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Bersamaan dengan peresmian 85 Pengadilan Baru tersebut Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mulai Senin (22/10/2018) resmi beroperasi.
(Foto : Sambutan dari Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali., S.H., M.H)
Pengadilan Agama Bengkalis sebagai Pengadilan Agama induk yang selama ini melayani masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Siak turut berbahagia dengan diresmikannya 85 Pengadilan Baru tersebut termasuk Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Semoga dengan diresmikannya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, masyarakat Kabupaten Siak akan semakin mudah dan dekat untuk mengakses Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bengkalis juga melaksanakan kegiatan “nonton bareng” siaran langsung Peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru tersebut di Channel Youtube Mahkamah Agung RI sebagai bentuk dukungan dan partisipasi atas diresmikannya 85 Pengadilan Baru di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
(Foto : Sambutan dari Seretaris Mahkamah Agung RI, H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum)
Dari siaran langsung peresmian 85 Pengadilan Baru Sekretaris Mahkamah Agung RI H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum. menyampaikan bahwa masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana di Pengadilan Baru tersebut, dari 85 Pengadilan Baru yang diresmikan 15 pengadilan tanahnya telah bersertifikat a.n Pemerintah R.I cq. Mahkamah Agung RI, 26 pengadilan masih berstatus hibah dari Pemda setempat, 15 pengadilan berstatus pinjam pakai tanah dari Pemda setempat dan 26 pengadilan dalam proses hibah tanah oleh Pemda. Sedangkan 3 pengadilan masih belum memiliki alokasi tanah karena masih dalam proses pengadaan tanah oleh Mahkamah Agung RI.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
