Pengadilan Agama Bengkalis Mulai Melakukan Perbaikan Lantai Ruang Sidang III Candra || (20/09/2019)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Mulai Melakukan Perbaikan Lantai Ruang Sidang III Candra
Bengkalis||www.pa-bengkalis.go.id
Jumat (20/09/2019) Akibat getaran selama beberapa bulan yang dilakukan oleh kontraktor saat pembangunan gedung STAIN Bengkalis beberapa waktu lalu, menimbulkan beberapa kerusakan dan retakan pada gedung Pengadilan Agama Bengkalis, antara lain keretakan pada dinding pagar dan miringnya tiang pagar, keretakan pada parit rabat bangunan dan keretakan lantai keramik pada rabat dan sudut-sudut tiang serta Lantai Ruang sidang dan ruang tunggu para pihak mengalami penurunan.
Setelah penandatanganan kesepakatan perbaikan oleh Ketua STAIN Bengkalis, Prof. Dr. Samsul Nizar, M.Ag, Kasubbag AUK STAIN Bengkalis, Edi Purnomo, MA beserta Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, Darsono, S.Pd.I.,M.H., maka Pengadilan Agama Bengkalis dengan segera melakukan perbaikan yang diawali dari perbaikan lantai Ruang Sidang III Candra Pengadilan Agama Bengkalis.
Pengerjaan perbaikan dilakukan oleh 3 orang tukang bangunan, dan dikerjakan diluar hari sidang agar tidak mengganggu jalannya sidang, dan pengerjaan ini dikontrol langsung oleh Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, Darsono, S.Pd.I., M.H.
Semoga dengan dilakukan perbaikan pada gedung kantor Pengadilan Agama Bengkalis ini, dapat menguatkan lagi sarana dan prasarana kantor menjadi lebih representative, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal di lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
