Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis.   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. Powered By IT PA Bengkalis

Selamat Datang

Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Selamat Datang

Mudahnya Menelusuri Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
  Mudahnya Menelusuri Perkara

Direktori Putusan

Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Bengkalis.
Direktori Putusan

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat.
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
Cetak

Pengantar Ketua Pengadilan

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun on . Posted in Tentang Pengadilan

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun on . Dilihat: 189Posted in Tentang Pengadilan

Penilaian:  / 1
TerburukTerbaik 

Pengantar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis

 

Pertama kali marilah kita senantiasa bersyukur ke Hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahNyakepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktifitas hidup, berkreasi dan senantiasa dalam koridor agama yang lurus dan benar.

Shalawat dan salam kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad SAAW beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang diutus ke dunia ini untuk menyampaikan risalah Dinul Islam kepada seluruh umat manusia yang hidup di akhir zaman ini, tiada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW.

Seiring dengan bergulirnya zaman reformasi di negeri Republik Indonesia pada Tahun 1998, Lembaga Mahkamah Agung memulai pula proses Reformasi yang diawali dengan diselesaikannya Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan Peradilan Tahun 2003 dan pada buku cetak biru tersebut juga memuat komponen-komponen reformasi birokrasi, yaitu: Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Teknologi Informasi.

Bertitik tolak dari dorongan reformasi birokrasi di Lembaga Mahkamah Agung yang salah satu quick wins-nya adalah Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI), Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung dengan cepat merespon dan mengambil langkah kongkrit untuk pengembangan teknologi informasi di Mahkamah Agung itu sendiri dan badan peradilan agama di seluruh Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi sudah semakin canggih dan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi sangat kuat sehingga para pembuat Undang-Undang terdesak untuk membuat Undang-Undang sebagai payung hukum dengan pengaturannya. Sehingga lahirlah Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Untuk merealisasikan kedua Undang-Undang tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan pengadilan dan sebelumnya Ketua Mahkamah Agung secara resmi membuka Meja Informasi yang berada di lobi Mahkamah Agung sebagai acuan (benchmark) pengembangan meja informasi di seluruh daerah di Indonesia. Terakhir dirjen Badilag telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agma Maahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 2011.

Dengan terbitnya SK ini menunjukkan keseriusan di lingkungan Peradilan Agama untuk pengembangan teknologi informasi terutama yang menyangkut dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat pencari keadilan dalam hal pelayanan publik prosedur berperkara, transparansi peradilan, biaya berperkara, laporan keadaan perkara dan lain-lain sehingga pengadilan modern dapat terwujud.

Pengadilan Agama Bengkalis sebagai salah satu instrumen pengadilan tingkat pertama telah mengambil langkah-langkah untuk pengembangan teknologi informasi yang menyangkut dengan website, Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA), dan Sistem Kepegawaian (SIMPEG).

Dengan telah masuknya jaringan internet di Pengadilan Agama Bengkalis sejak Tahun 2009, maka Pengadilan agma Bengkalis bertekad untuk turut andil dalam memajukan teknologi informasi dengan telah membentuk tim pengelola yang solid dan untuk keperluan tersebut Pengadilan Agama Bengkalis sudah mempunyai tenaga yang kapabel dan kredibel.

Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan pelayanan peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Bengkalis.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu bagi terselenggaranya website ini.

Dan kami berharap semoga masyarakat pencari keadilan dan warga peradilan dapat memanfaatkan, saling tukar informasi dan sebagai pelayanan prima dalam meningkatkan rasa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan.

Demikianlah sambutan kami semoga di masa mendatang Pengadilan Agama Bengkalis terdepan dalam pengembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan, amin.

 

Bengkalis,     September 2018

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis,

 ttd

KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag.,M.H.

  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

Aplikasi Pendukung

Statistik Perkara

Peta Lokasi Kantor Pengadilan Agama

Galerry PA Bengkalis

 

gallery

 

 

Silahkan Block Kalimat yang Ingin Di Ucapkan Created By: @Ismet, IT PA Bengkalis