• Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya

  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusur SIPP

  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Bengkalis.

    Selanjutnya

  • STOP GRATIFIKASI

    Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat.

    Selanjutnya

  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi

  • Anti Gratifikasi

    Dihimbau untuk para pencari keadilan, agar berperkara melalui prosedur karena semua pelayanan kami sajikan gratis dan mudah.

    Selanjutnya

 Selamat datang di website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. Sarana Media Informasi klik di sini.

Sejarah Pengadilan

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun on .

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

Sejarah Pengadilan Agama Bengkalis

Sebelum Proklamasi kemerdekaan sebagian besar daerah kabupaten Bengkalis berada dibawah Pemerintahan Kerajaan Siak, kecuali Pulau Bengkalis justru langsung dibawah kekuasaan Pemerintah  Belanda.

  • Pada Masa Penjajahan Belanda

Khusus untuk pulau Bengkalis yang terdiri dari beberapa kepenghuluan untuk menyelesaiakan  masalah salah NTCR / Waris, Mal Waris bagi Masyarakat yang beragama Islam Pemerintah Belanda mengangkat seorang Imam (Qadhi) yang lebih dikenal dengan Penghulu Landraad. Untuk memeberikan kemudahan kepada masyarakat maka Penghulu Landraad tersebut diberi wewenang untuk mengangkat Qadhi-Qadhi  kampung yang bertangggung jawab penuh kepada penghulu landraad tersebut.
Adapun diluar pulau bengkalis dinamakan tanah landraad (Kerajaan Siak) meliputi :

  • Kecamatan Siak Sri Indrapura
  • Kecamatan Tebing Tinggi
  • Kecamatan Merbau
  • Kecamatan Sungai Apit
  • Kecamatan Bukit Batu
  • Kecamatan Rupat
  • Kecamatan Bangko
  • Kecamatan Tanah Putih
  • Kecamatan Kubu

Masalah NTCR / Waris mal waris dikelola langsung oleh kerajaan siak yang dipegang oleh seorang Qadhi Besar, oleh sultan Siak Qadhi Besar ini diberi hak dan wewenang untuk mengangkat Imam-Imam (Qadhi) Distrik ditiap-tiap ibu kota kecamatan dalam wilayah Kerajaan Siak tersebut.
Dengan semikian baik Pulau Bengkalis maupun untuk daerah kerajaan Siak masalah NTCR / waris mal waris tidak ada kesuliatan. Keadaan yang seperti ini dapat berjalan dengan baik sampai kepada rasis jepang dan Revolusi Kemerdekaan.

  • Masa kemerdekaan

Pada tahun 1946 datang instruksi untuk membentuk Pejabat Agama ditiap-tiap kewedaan yaitu meliputi Kewedaan sebagai berikut :

  • Kewedanaan Bengkalis
  • Kecamatan Bengkalis
  • Kecamatan Bukit Batu
  • Kecamatan Rupat
  • Kewedaaan Tebing Tinggi
  • Kecamatan Tebing tinggi
  • Kecamatan Merbau
  • Kewedanaan Siak
  • Kecamatan Siak Sri Indrapura
  • Kecamatan Sungai Apit
  • Kecamatan Mandau
  • Kewedanaan Bagan Siapi-Api
  • Kecamatan Bangko
  • Kecamatan Tanah Putih
  • Kecamatan Kubu.

Pada tahun 1950 dibentuk Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Kota Bengkalis yang terdiri dari :

  • Bagian Urusan Agama
  • Bagian Umum
  • Bagian Kemasjidan
  • Bagian Ibadah Sosial

Bagian hukum / kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis mengangkat P.3 NTCR di tiap-tiap desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan untuk menolong para Isteri yang suaminya melanggar taklik thalak, maka setiap P.3 NTCR yang cakap lagi berpengalaman di tauliyahkan untuk menerima taufiz taklik talak.
Setelah Proklamasi kemerdekaan masalah NTCR / waris mal waris tetap berjalan baik kalaupun tidak dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 1957 hak menerima taufiz taklik thalak dicabut dari P.3 NTCR, akibatnya timbullah keluhan dan kesulitan bagi para isteri yang suaminya melanggar taklik talaknya. Akan tetapi kesulitan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dipulihkan kembali oleh karena dalam bulan Mei 1959 Bapak Abdullah Nur Kepala Bagian Hukum / Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang juga salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah Propoinsi Sumatera Tengah dipanggil ke jakarta untuk dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Bengkalis.
Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis serta Penguasa perang setempat maka pada tanggal 7 Juli 1959 diresmikanlah berdirinya Pengadilan Agama Bengkalis dengan wilayah Yuridiksinya sebagai berikut :

  • Kecamatan Bengkalis
  • Kecamatan tebing Tinggi
  • Kecamatan Merbau
  • Kecamatan Bukit Batu
  • Kecamatan Dumai
  • Kecamatan Rupat
  • Kecamatan Bangko
  • Kecamatan Kubu
  • Kecamatan Tanah Putih

Adapun Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak Sri Indrapura masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Akan tetapi dengan dikeluarkan surat Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29 Januari 1977 dengan Nomor : DIV/D.3/1016, maka daerah Hukum Pengadilan Agama Bengkalis meliputi Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bengkalis (12 Kecamatan) yaitu :

  • Kecamatan Bengkalis
  • Kecamatan Bukit Batu
  • Kecamatan Sungai Apit
  • Kecamatan Siak Ssri Indrapura
  • Kecamatan Tebing Tinggi
  • Kecamatan Merbau
  • Kecamatan Dumai
  • Kecamatan Mandau
  • Kecamatan Rupat
  • Kecamatan Bangko
  • Kecamatan Tanah Putih
  • Kecamatan Kubu.

Kemudian dengan berdirinya Pengadilan Agama Selat Panjang, maka Kecamatan tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau menjadi daerah Hukum Pengadilan Agama Selat Panjang.
Dan Pada Tahun 1979 dibangun Gedung / Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan biaya Pelita tahun Anggaran 1977/1978 diatas tanah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Bengkalis seluas 27 x 25 m dengan kontrukdi semi permanen. Yang terletak dijalan Kelapapati Darat, Kelurahan Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan gedung tersebut diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1979 oleh Bapak H. ICHTIYANTO, SA.SH Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Pengadilan Agama Bengkalis berdiri pada tahun 1959 akan tetapi belum mempunyai gedung tersendiri dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain oleh karena pada ketika itu statusnya masih menumpang atau menyewa dan pada November 1977 Pemda Bengkalis meminjamkan sebuah Gedung kepada Departemen Agama Kabupaten Bengkalis serta Pengadilan Agama Bengkalis.
Dan pada tahun 1980 kecamatan Dumai diresmikan menjadi kota Administratif, maka kecamatan Dumai dipecah menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

  • Kecamatan Dumai Timur
  • Kecamatan Dumai Barat
  • Kecamatan Bukit Kapur

Dengan demikian Daerah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis meliputi 12 Kecamatan karena kota Dumai menjadi 3 Kecamatan. Dan kemudian terbentuk Pengadilan Agama Dumai dan sehingga kecamatan Rupat dan Kecamatan Mandau menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dumai.
Dengan Demikian Daerah wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis sampai sekarang menjadi 16 Kecamatan yaitu meliputi sebagai berikut :

  • Kabupaten Bengkalis
  • Kecamatan Bengkalis
  • Kecamatan Bantan
  • Kecamatan Bukit Batu
  • Kecamatan Siak Kecil
  • Kecamatan Mandau
  • Kecamatan Pinggir
  • Kecamatan Rupat
  • Kecamatan Rupat Utara
  • Kabupaten Siak
  • Kecamatan Sungai Apit
  • Kecamatan Sabak Auh
  • Kecamatan Siak
  • Kecamatan Tualang
  • Kecamatan Koto Gasib
  • Kecamatan Minas
  • Kecamatan Dayun
  • Kecamatan Lubuk Dalam

DAFTAR NAMA PIMPINAN
KANTOR PENGADILAN AGAMA BENGKALIS
DARI MASA ke MASA

  • Dari 7 Juli 1959  sampai  Juni 1971
  • N a m a                                :    ABDULLAH NUR
  • Jabatan                                :    Ketua
  • Tempat /Tanggal Lahir            :    Bengkalis / Tahun 1908
  • Pendidikan                            :    Gouvernement dan Aliyah Agama Medan
  • Pangkat / Golongan                :    Pengatur Tingkat I (II/d)

 

  • Dari  Juni 1971 sampai 15 Mei 1977
  • N a m a                                :    HASANUDDIN HS
  • Jabatan                                :    Ketua
  • NIP                                      :    150108036
  • Tempat /Tanggal Lahir            :    Bengkalis / 22 Maret  1922
  • Pendidikan                            :    Tsanawiyah Tahun 1950
  • Pangkat / Golongan               :    Pengatur  Muda Tingkat I (II/b)

 

  • Dari 20 April 1977 sampai 24 Desember 1979
  • N a m a                              :    AMRAN RAMLI
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    150 169 910
  • Tempat /Tanggal Lahir          :    Bengkalis / 26 Februari 1950
  • Pendidikan                          :    PGAN 6 Tahun
  • Pangkat / Golongan              :    Pengatur  Muda (II/a)

 

  • Dari 24 Desember sampai  1987
  • N a m a                              :    Drs. BUCHORI RAS
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    150 110 727
  • Tempat /Tanggal Lahir          :    Air Tiris / 11 November 1944
  • Pendidikan                           :    Sarleng IAIN Syari’ah Tahun 1972
  • Pangkat / Golongan              :    Penata Muda (III/a)

 

  • Dari 1987 sampai 1998
  • N a m a                              :    Drs. LUMBAN HUTABARAT
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    150108036
  • Tempat /Tanggal Lahir          :    Bengkalis / 22 Maret  1922
  • Pendidikan                           :    Tsanawiyah Tahun 1950
  •  Pangkat / Golongan             :    Pengatur  Muda Tingkat I (II/b)

 

  • Dari 1998 sampai
  • N a m a                              :    Drs. Syahril
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    150108036
  • Tempat /Tanggal Lahir          :    Bengkalis / 22 Maret  1922
  • Pendidikan                          :    Tsanawiyah Tahun 1950
  • Pangkat / Golongan             :    Pengatur  Muda Tingkat I (II/b)

 

  • Dari         sampai Tahun 2008
  • N a m a                              :    Drs.H.TRUBUS WAHYUDI, SH.,MH
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    150108036
  • Tempat /Tanggal Lahir          :    Bengkalis / 22 Maret  1922
  • Pendidikan                          :    Tsanawiyah Tahun 1950
  • Pangkat / Golongan             :    Pengatur  Muda Tingkat I (II/b)

 

  • Dari 2008  sampai Desember 2011
  • N a m a                              :    Drs. H.M. YUNUS RASYID, SH
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    150108036
  • Tempat /Tanggal Lahir          :    Bengkalis / 22 Maret  1922
  • Pendidikan                           :    S-2
  • Pangkat / Golongan              :    Pembina Tingkat I (IV/b)

 

  • Dari 28 Desember 2011 sampai 26 Agustus 2013
  • N a m a                              :    Drs. FAIZAL KAMIL, SH.,MH
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    19640809 198502 1 003
  • Tempat /Tanggal Lahir          :   
  • Pendidikan                           : S-2   
  •  Pangkat / Golongan             :    Pembina TK. I (IV/b)

 

  • Dari  26 Agustus 2013 sampai 2015
  • N a m a                              :    Drs. ERLIS, SH
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    19
  • Tempat /Tanggal Lahir          :   
  • Pendidikan                          :    S-1
  • Pangkat / Golongan              :    Pembina Muda TK.I (IV/b)

 

  • Dari  2016 sampai September 2018
  • N a m a                              :    Drs. M. TAUFIK, MH
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    19
  • Tempat /Tanggal Lahir          :   
  • Pendidikan                          :    S-2
  • Pangkat / Golongan              :    Pembina TK.I (IV/b)

 

  • Dari  September 2018 sampai Sekarang
  • N a m a                              :    KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., MH
  • Jabatan                              :    Ketua
  • NIP                                    :    19
  • Tempat /Tanggal Lahir          :   
  • Pendidikan                          :    S-2
  • Pangkat / Golongan              :    Pembina TK.I (IV/b)
  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Purwakarta terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Purwakarta dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

Statistik Perkara

 Terima Kasih Atas Kunjungannya di website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. klik di sini.