Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital

(Salah Satu Upaya Mengatasi Hambatan System Hukum)
Oleh : Drs. Suyadi, M.H.[1] dan Dr. Drs. Siddiki, M.H.[2]

A. Pendahuluan

Rasanya sudah maklum, bahwa kini bukan zaman kolonialisme, bukan juga zaman Orde Baru lagi, dan bukan zaman kuno lagi, namun kini zaman sudah serba modern. Suatu zaman yang kita kenal zaman digitalisme, atau zaman online, atau zaman teknologi. Memang kalau kita menoleh pada saat Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 lahir, sarana dan prasarana masih serba ketinggalan. Pada masa itu, infrastruktur seperti jalan-jalan baik di kota maupun di desa masih memprihatinkan. Masyarakat masih jarang yang mempunyai sepeda motor, apalagi mobil, jarang yang mempunyai Televisi (TV), belum ada Handphone (HP), belum mengenal internet dan lain-lainnya. Maka dari itu dunia peradilan, tidak boleh ketinggalan zaman, tentu harus selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dengan maksud turut serta mengatasi hambatan system hukum yang terasa kurang memadai, menyalurkan aspirasi masyarakat pencari keadilan, dan memawakili keluhan sebagian aparat peradilan. Bahwa banyak kasus perceraian yang pihak Tergugat/Termohon ghaib (tidak jelas alamatnya), setelah Penggugat/Pemohon, diberi penjelasan: “Bahwa jadwal sidang selanjutnya adalah 4 bulan lagi”. Tidak semua menerima dengan baik, justeru mereka mayoritas mengeluh, kenapa lama sekali, padahal yang bersangkutan telah menanti cukup lama dan tiada kabar beritanya serta tidak jelas alamatnya, masih harus menanti jadwal sidang lama pula. Kenapa tidak seperti perkara pada umumnya. Bukankah, kini era sudah serba berubah, sudah tidak zaman kuno lagi, kemajuan teknologi sudah luar biasa, namun system hukum belum berubah. Kadangkala kasus perceraian yang ghaibnya dalam proses persidangan, yakni setelah tergugat dipanggil oleh Juru Sita Pengganti, ternyata pihaknya sudah pergi lama dan tidak jelas alamatnya, serta aparat desa setempat tidak mengenalnya. Kasus pemanggilan yang seperti itu teman-teman di daerah menyebutnya ghaib bi-relas (setelah dipanggil sesuai alamat dalam gugatan, tidak diketahui, tidak jelas) . Mengenai hal itu majelis hakim di ruang sidang dalam rangka memberi penjelasan dan pemahaman tentang pemanggilan secara gaib tersebut, yakni dengan menunda sidang 4 bulan lagi diumumkan 2 kali lewat mass media atau perkaranya dicabut dulu dicari alamat yang baru dan sebagainya. Setelah dijelaskan seperti tersebut, hakim juga sering didebat di ruang sidang oleh si Pengaju sebagaimana terurai di atas, dan kadangkala sempat saling adu argumen yang melelahkan.

[1]Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

[2] Hakim Tinggi Agama PTA Mataram

Selengkapnya KLIK DISINI

Sumber Artikel Mahkamah Agung

SEBUAH GAGASAN DALAM PERKARA NAFKAH ANAK DAN PELAKSANAAN EKSEKUSINYA DI PENGADILAN AGAMA
Oleh: Epri Wahyudi
(Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas)

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang, diantaranya yaitu perkara perkawinan, perkara waris, perkara wasiat, perkara hibah, perkara wakaf, perkara zakat, perkara infaq, perkara shadaqah, dan perkara ekonomi syariah. Dalam hal perkara perkawinan yang berkaitan dengan perceraian, Pengadilan Agama dapat menentukan dan membebankan nafkah anak.

Selengkapnya KLIK DISINI

Sumber Artikel Mahkamah Agung

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN

oleh: Rozy Alifian Mukhtar, S.H., M.Kn.

(Pegawai pada Pengadilan Agama Probolinggo)

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) dimana prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.

Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat. Keberadaan prinsip hukum merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) dari adanya suatu aturan hukum.

Selengkapnya KLIK DISINI

PROSEDUR EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS, HAK TANGGUNGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG SIMETRIS

Oleh: M. Yeri Hidayat, S.H. dan Zuhrul Anam, S.H.I.

Pengadilan Agama sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah institusi yang baru. Sejak zaman kesultanan, institusi ini telah kokoh berdiri dengan kewenangannya dalam menangani perkara pidana dan perdata, meski dengan ragam nama yang berbeda; seperti Peradilan Serambi; Kerapatan Qadhi; Qadhi Malikul Adil; dan Qadhi Uleebalang.

Seiring dinamika zaman sebagai dampak penjajahan dan kemerdekaan di Nusantara terjadilah perkembangan di dunia peradilan. Singkat kata munculah istilah baru yakni Pengadilan Agama (PA) atau Mahkamah Syar’iah (MS), Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Begitu pula perihal tereduksinya kewenangan yang ditangani Pengadilan Agama, seperti yang tercatat di dalam sejarah bahwa sejak tahun 1882, PA tidak dapat mengeksekusi putusan, melainkan harus meminta fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN), bahkan hal ini diperparah dengan lahirnya UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, karena UU tersebut mewajibkan PA atau MS untuk mengukuhkan semua perkara. Baru setelah lahirnya UU No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, PA atau MS kokoh berdiri, karena tidak lagi meminta fiat eksekusi kepada PN, bahkan memiliki jurusita sendiri untuk melaksanakan eksekusi yang prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku di PN. Namun demikian, hal ini menjadi tantangan baru untuk disikapi, apalagi ketika kewenangannya bertambah, yakni menangani sengketa ekonomi syariah sebagai penerapan UU No. 3 Th. 2006 sebagai pembaharuan UU No. 7 Th. 1989 yang kemudian diperbaharui lagi oleh UU No. 50 Th. 2009.

Sikap yang dimunculkan seperti pelatihan bagi para hakim untuk memerksa sengketa ekonomi syariah, namun tetap saja terkadang masih ada wawasan perihal pemeriksaan sengketa ekonomi syariah sampai prosedur dan tata cara eksekusinya yang kurang membumi di lingukangan PA karena satu dan lain hal, seperti prosedur eksekusi putusan Basyarnas, Hak Tanggungan (HT) atau Putusan PA sendiri, untuk itu penulis mencoba mengurai tentang ketiga hal tersebut dengan kesimpulan bahwa, pada hakikatnya prosedur atau mekanisme eksekusi putusan Basyarnas dan Hak Tanggungan sama dengan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap; mulai dari permohonan eksekusi; penetapan aanmaning (teguran) guna pemanggilan untuk sidang; pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti; pelaksanaan sidang aanmaning melalui sidang insidentil yang dihadiri ketua, panitera dan para pihak; dan terakhir penetapan perintah eksekusi ketika dalam tempo 8 (delapan) hari termohon tetap tidak melaksanakan putusan.

Selengkapnya KLIK DISINI

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Oleh : Wahyu Widiana

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai prevalensi perkawinan anak tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Di Indonesia, 25% dari perempuan usia 20-24 tahun menikah pada usia sebelum 18 tahun. Bahkan di beberapa provinsi angka itu bisa mencapai angka 30%. Ini berdasarkan data dari BPS-Susenas tahun 2008-2012. Sedangkan data pada tahun 2017 yang bersumber juga dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi tersebut untuk Indonesia mencapai 25,71%, dengan angka tertinggi untuk provinsi Kalimantan Selatan 39,53% dan terendah provinsi Yogyakarta 11,07%. Sementara untuk Jakarta sebagai ibukota negara, angka itu “hanya” 12,76%, kedua terendah setelah Yogyakarta.

Selengkapnya, KLIK DI SINI

Warisan Terhadap Istri Yang Ditalak
(Sebuah Kajian Dari Berbagai Sumber)

Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.*)
Calon Hakim Pengadilan Agama Sukamara Kalimantan Tengah

A.Pengertian dan Macam-macam Talak
Pengertian Talak
Talak berasal dari kata ithlaq yang menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Lalu menurut istilah syara’ talak yaitu:

حَلُّ رَبِطَةِ الزَّ وَاجِ وَاِ نْهَا ءُ الْعلَا قَةِ الزَّ وْ جِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

al-Jaziry mendefinisikan

اَلطَّلَاقُ اِزَ الَةُ النَّكَحِ اَوْ نُقْصَانَ حَلَّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.

Menurut Abu Zakaria al-Anshori

حَلُّ عَقْدِ النَّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّللَاقِ وَنَحْوِه

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacam-nya”.

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terja-di dalam talak raj’i.

Selengkapnya KLIK DISINI