⭐ Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Hakim dan Pegawai

SK Tim MEJA PENGADUAN

2020-01-10T12:39:38+07:00

SK Tim Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bengkalis

{google_docs}https://drive.google.com/file/d/1rLfu_Yqnj6Bq7pfP1Qz-Lv2GHmCUcHCP/preview{/google_docs}

Prosedur Pengaduan

2018-10-20T12:39:38+07:00

PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Prosedur Pengaduan berdasarkan PERMA No.09 Tahun 2016.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Bengkalis :

A. Secara lisan :

Melalui Telepon (0766) 21441Fax (0766) 21441. Pada saat jam kerja Mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB
Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan alamat Jalan Lembaga, No.01 - Senggoro, Bengkalis, Riau

B. Secara tertulis

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Bengkalis dengan cara diantar langsung, dikirim melalui pos ke alamat kantor di Jl Lembaga, Bengkalis.
Melalui e-mail : admin@pa-bengkalis.go.id atau website resmi Pengadilan Agama Bengkalis : www.pa-bengkalis.go.id
Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama :

Pengadilan Agama akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
Pengadilan Agama akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
Pengadilan Agama akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
Pengadilan Agama hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN

Berdasarkan SK KMA No.026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut :

Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas) atau melalui Pos dengan Mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaﬂar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi : jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

PEDOMAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Hakim Dan Pegawai

a. Sumber pengaduan :

(1) Dari masyarakat :
~ Para Pencari Keadilan;
~ Pengacara;
~ Lembaga bantuan hukum;
~ Lembaga Swadaya masyarakat;
~ Dewan Perwakilan Rakyat;
~ Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;
~ Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
~ Komisi Pemberantasan Korupsi;
~ Komisi Hukum Nasional;
~ Komisi Ombudsman Nasional;
~ Komisi Yudisial;
~ Dan lain-lain.

(2) Pengaduan dari intemal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya).

(3) Laporan kedinasan.
Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

(4) Informasi dari :
~ Instansi lain;
~ Media massa;
~ Isu yang berkembang.

b. Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;

c. Proses Penanganan Pengaduan

Pencatatan;
Penelaahan;
Penyaluran;
Pembentukan Tim Pemeriksa;
Survey pendahuluan;
Menyusun rencana pemeriksaan;
Pelaksanaan pemeriksaan

Materi Pengaduan

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
Pelanggaran sumpah jabatan
Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer
Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat
Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
Mal administrasi, yaitu teljadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

Tahap Pemeriksaan Atas Pengaduan

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a. Memeriksa pengaduan, meliputi :

Indentitas pengadu;
Relevansi kepentingan pengadu;
Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

b. Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klariﬁkasi maupun konﬁrmasi mengenai pengaduan tersebut.

c. Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

~ Identitas;
~ Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
~ Klariﬁkasi atas hal yang dilaporkan.

d. Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

e. Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

f. Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

g. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

Penyelesaian Pengaduan Oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.
Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

Hak Pelapor dan Terlapor

2018-10-20T12:39:38+07:00

Hak Pelapor dan Terlapor

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009

Hak-hak Pelapor :

Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas.
Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan.
Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

Hak-hak Terlapor :

Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain.
Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

Sumber : 076/KMA/SK/VI/2009

Data Sanksi Disiplin

2018-10-20T12:39:38+07:00

Data Sanksi Disiplin Pengadilan Agama Bengkalis

DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2024

Bulan	Inisial Nama Hakim dan Pegawai	Unit Kerja	TMT Hukuman	Kesalahan	Jenis Hukuman
Januari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Februari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Maret	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
April	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Mei	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Juni	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Juli	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Agustus
September
Oktober
November
Desember

DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2023

Bulan	Inisial Nama Hakim dan Pegawai	Unit Kerja	TMT Hukuman	Kesalahan	Jenis Hukuman
Januari	–	–	–	–	–
Februari	–	–	–	–	–
Maret	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–
Mei	–	–	–	–	–
Juni	–	–	–	–	–
Juli	–	–	–	–	–
Agustus	–	–	–	–	–
September	–	–	–	–	–
Oktober	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–
Desember	–	–	–	–	–

DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2022

Bulan	Inisial Nama Hakim dan Pegawai	Unit Kerja	TMT Hukuman	Kesalahan	Jenis Hukuman
Januari	–	–	–	–	–
Februari	–	–	–	–	–
Maret	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–
Mei	–	–	–	–	–
Juni	–	–	–	–	–
Juli	–	–	–	–	–
Agustus	–	–	–	–	–
September	–	–	–	–	–
Oktober	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–
Desember	–	–	–	–	–

DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2021

Bulan	Inisial Nama Hakim dan Pegawai	Unit Kerja	TMT Hukuman	Kesalahan	Jenis Hukuman
Januari	–	–	–	–	–
Februari	–	–	–	–	–
Maret	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–
Mei	–	–	–	–	–
Juni	–	–	–	–	–
Juli	–	–	–	–	–
Agustus	–	–	–	–	–
September	–	–	–	–	–
Oktober	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–
Desember	–	–	–	–	–

DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2020

Bulan	Inisial Nama Hakim dan Pegawai	Unit Kerja	TMT Hukuman	Kesalahan	Jenis Hukuman
Januari	–	–	–	–	–
Februari	–	–	–	–	–
Maret	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–
Mei	–	–	–	–	–
Juni	–	–	–	–	–
Juli	–	–	–	–	–
Agustus	–	–	–	–	–
September	–	–	–	–	–
Oktober	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–
Desember	–	–	–	–	–

DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2019

Bulan	Inisial Nama Hakim dan Pegawai	Unit Kerja	TMT Hukuman	Kesalahan	Jenis Hukuman
Januari	–	–	–	–	–
Februari	–	–	–	–	–
Maret	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–
Mei	–	–	–	–	–
Juni	–	–	–	–	–
Juli	–	–	–	–	–
Agustus	–	–	–	–	–
September	–	–	–	–	–
Oktober	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–
Desember	–	–	–	–	–

DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2018

Bulan	Inisial Nama Hakim dan Pegawai	Unit Kerja	TMT Hukuman	Kesalahan	Jenis Hukuman
Januari	–	–	–	–	–
Februari	–	–	–	–	–
Maret	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–
Mei	–	–	–	–	–
Juni	–	–	–	–	–
Juli	–	–	–	–	–
Agustus	–	–	–	–	–
September	–	–	–	–	–
Oktober	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–
Desember	–	–	–	–	–

DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2017

Bulan	Inisial Nama Hakim dan Pegawai	Unit Kerja	TMT Hukuman	Kesalahan	Jenis Hukuman
Januari	–	–	–	–	–
Februari	–	–	–	–	–
Maret	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–
Mei	–	–	–	–	–
Juni	–	–	–	–	–
Juli	–	–	–	–	–
Agustus	–	–	–	–	–
September	–	–	–	–	–
Oktober	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–
Desember	–	–	–	–	–

Laporan Rekapitulasi Pengaduan

2018-10-20T12:39:38+07:00

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

TAHUN 2024

No	PERIODE	NAMA PELAPOR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAPORKAN	DESKRIPSI SINGKAT PELAPOR	TINDAK LANJUT	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN
1	Bulan Januari 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
2	Bulan Februari 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
3	Bulan Maret 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
4	Bulan April 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
5	Bulan Mei 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
6	Bulan Juni 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
7	Bulan Juli 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
8	Bulan Agustus 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
9	Bulan September 2024	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
10	Bulan Oktober 2024
11	Bulan November 2024
12	Bulan Desember 2024

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

TAHUN 2023

No	PERIODE	NAMA PELAPOR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAPORKAN	DESKRIPSI SINGKAT PELAPOR	TINDAK LANJUT	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN
1	Bulan Januari 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
2	Bulan Februari 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
3	Bulan Maret 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
4	Bulan April 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
5	Bulan Mei 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
6	Bulan Juni 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
7	Bulan Juli 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
8	Bulan Agustus 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
9	Bulan September 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
10	Bulan Oktober 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
11	Bulan November 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
12	Bulan Desember 2023	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

TAHUN 2022

No	PERIODE	NAMA PELAPOR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAPORKAN	DESKRIPSI SINGKAT PELAPOR	TINDAK LANJUT	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN
1	Bulan Januari 2022	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
2	Bulan Februari 2022	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
3	Bulan Maret 2022	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
4	Bulan April 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*
5	Bulan Mei 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*
6	Bulan Juni 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*
7	Bulan Juli 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*
8	Bulan Agustus 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*
9	Bulan September 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*
10	Bulan Oktober 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*
11	Bulan November 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*
12	Bulan Desember 2022	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*	*N I H I L*

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

TAHUN 2021

No	PERIODE	NAMA PELAPOR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAPORKAN	DESKRIPSI SINGKAT PELAPOR	TINDAK LANJUT	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN
1	Bulan Januari 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
2	Bulan Februari 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
3	Bulan Maret 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
4	Bulan April 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
5	Bulan Mei 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
6	Bulan Juni 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
7	Bulan Juli 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
8	Bulan Agustus 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
9	Bulan September 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
10	Bulan Oktober 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
11	Bulan November 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
12	Bulan Desember 2021	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

TAHUN 2020

No	PERIODE	NAMA PELAPOR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAPORKAN	DESKRIPSI SINGKAT PELAPOR	TINDAK LANJUT	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN
1	Bulan Januari 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
2	Bulan Februari 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
3	Bulan Maret 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
4	Bulan April 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
5	Bulan Mei 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
6	Bulan Juni 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
7	Bulan Juli 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
8	Bulan Agustus 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
9	Bulan September 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
10	Bulan Oktober 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
11	Bulan November 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
12	Bulan Desember 2020	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

TAHUN 2019

No	PERIODE	NAMA PELAPOR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAPORKAN	DESKRIPSI SINGKAT PELAPOR	TINDAK LANJUT	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN
1	Bulan Januari 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
2	Bulan Februari 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
3	Bulan Maret 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
4	Bulan April 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
5	Bulan Mei 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
6	Bulan Juni 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
7	Bulan Juli 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
8	Bulan Agustus 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
9	Bulan September 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
10	Bulan Oktober 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
11	Bulan November 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
12	Bulan Desember 2019	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

TAHUN 2018

No	PERIODE	NAMA PELAPOR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAPORKAN	DESKRIPSI SINGKAT PELAPOR	TINDAK LANJUT	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN
1	Bulan Januari 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
2	Bulan Februari 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
3	Bulan Maret 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
4	Bulan April 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
5	Bulan Mei 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
6	Bulan Juni 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
7	Bulan Juli 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
8	Bulan Agustus 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
9	Bulan September 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
10	Bulan Oktober 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
11	Bulan November 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
12	Bulan Desember 2018	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

TAHUN 2017

No	PERIODE	NAMA PELAPOR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAPORKAN	DESKRIPSI SINGKAT PELAPOR	TINDAK LANJUT	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN
1	Bulan Januari 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
2	Bulan Februari 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
3	Bulan Maret 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
4	Bulan April 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
5	Bulan Mei 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
6	Bulan Juni 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
7	Bulan Juli 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
8	Bulan Agustus 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
9	Bulan September 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
10	Bulan Oktober 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
11	Bulan November 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L
12	Bulan Desember 2017	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

2018-10-20T12:39:38+07:00

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan

1.	Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
2.	Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
3.	Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
4.	Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
5.	Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
6.	Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan.
7.	Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
8.	Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9.	Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10.	Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
11.	Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Hakim Dan Pegawai

2018-10-20T12:39:38+07:00

Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Hakim Dan Pegawai

Mekanisme Pengaduan

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Bengkalis tidak selalu bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkalis. Selanjutnya Pengadilan Agama Bengkalis akan berupaya memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Bengkalis.

A. Secara Lisan

Melalui Telepon (0766) 21441Fax (0766) 21441. Pada saat jam kerja Mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB
Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan alamat Jalan Lembaga, No.01 - Senggoro, Bengkalis, Riau

B. Secara Tertulis

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui fax, atau melalui pos dengan alamat kantor Jalan Lembaga, No.01 - Senggoro, Bengkalis, Riau.
Melalui E-mail : admin@pa-bengkalis.go.id atau Website Pengadilan Agama Bengkalis www.pa-bengkalis.go.id
Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas diri pelapor dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaduan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Bengkalis

Pengadilan Agama Bengkalis akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
Pengadilan Agama Bengkalis akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
Pengadilan Agama Bengkalis akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
Pengadilan Agama Bengkalis hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor

MEKANISME PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

1.	Sumber Pengaduan

Dari Masyarakat

				-	Para Pencari Keadilan;
				-	Pengacara;
				-	Lembaga Bantuan Hukum;
				-	Lembaga Swadaya Masyarakat;
				-	Dewan Perwakilan Rakyat;
				-	Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;
				-	Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
				-	Komisi pemberantasan korupsi;
				-	Komisi hukum nasional;
				-	Komisi ombudsman nasional;
				-	Komisi yudisial;
				-	Dan lain-lain.

		b.	Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.
			Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)
		c.	Laporan Kedinasan
			Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.
		d.	Informasi Dari :

				-	Instansi Lain;
				-	Media massa;
				-	Isu yang berkembang.

2.	Pengaduan ditujukan pada lembaga peradilan;
3.	Proses penanganan pengaduan

		a.	Pencatatan;
		b.	Penelaahan;
		c.	Penyaluran;
		d.	Pembentukan tim pemeriksa;
		e.	Survey pendahuluan;
		f.	Menyusun rencana pemeriksaan;
		g.	Pelaksanaan pemeriksaan.

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a.	Memeriksa pengadu, meliputi :

		-	Identitas pengadu;
		-	Relepansi kepentingan pengadu;
		-	Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
		-	Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

b.	Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
c.	Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

		-	Identitas;
		-	Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
		-	Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

d.	Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
e.	Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
f.	Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
g.	Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

Gambar diatas merupakan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009. >>> (Lihat Disini)
Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :

Telapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain
Pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat
Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut - larut.

Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.
Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

Hak-Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai

2018-10-20T12:39:38+07:00

Hak-Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA disebutkan bahwa:

Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.
Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam Pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.

Hak Pelapor:

Dalam penanganan Pengaduan, Pelapor memiliki hak untuk:

mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak Terlapor:

Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:

membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI)

2018-09-25T10:00:05+07:00

Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI)

Statistik Pengaduan

2018-09-25T10:00:05+07:00

Statistik Pengaduan

Statistik Pengaduan Tahun 2021

NO	JENIS PENGADUAN	JUMLAH
1	Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan	0
2	Pelanggaran Norma Kesusilaan	0
3	Mal Administrasi	0
4	Ketidakpuasan Pelayanan Publik	0
5	Pelanggaran Hukum Acara	0
6	Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai	0
7	Lainnya	0

Statistik Pengaduan Tahun 2020

NO	JENIS PENGADUAN	JUMLAH
1	Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan	0
2	Pelanggaran Norma Kesusilaan	0
3	Mal Administrasi	0
4	Ketidakpuasan Pelayanan Publik	0
5	Pelanggaran Hukum Acara	0
6	Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai	0
7	Lainnya	0

*) Laporan Sampai dengan Semester I Tahun 2020

Statistik Pengaduan Tahun 2019

NO	JENIS PENGADUAN	JUMLAH
1	Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan	0
2	Pelanggaran Norma Kesusilaan	0
3	Mal Administrasi	0
4	Ketidakpuasan Pelayanan Publik	0
5	Pelanggaran Hukum Acara	0
6	Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai	0
7	Lainnya	0

*) Laporan Sampai dengan Semester I Tahun 2019

Statistik Pengaduan Tahun 2018

NO	JENIS PENGADUAN	JUMLAH
1	Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan	0
2	Pelanggaran Norma Kesusilaan	0
3	Mal Administrasi	0
4	Ketidakpuasan Pelayanan Publik	0
5	Pelanggaran Hukum Acara	0
6	Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai	0
7	Lainnya	0

Statistik Pengaduan Tahun 2017

NO	JENIS PENGADUAN	JUMLAH
1	Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan	0
2	Pelanggaran Norma Kesusilaan	0
3	Mal Administrasi	0
4	Ketidakpuasan Pelayanan Publik	0
5	Pelanggaran Hukum Acara	0
6	Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai	0
7	Lainnya	0