Observasi Lapangan Mahasiswa STAIN Bengkalis Pada Kantor Pengadilan Agama Bengkalis || (11/12/2019)
/ 0
Observasi Lapangan Mahasiswa STAIN Bengkalis Pada Kantor Pengadilan Agama Bengkalis
Bengkalis||www.pa-bengkalis.go.id
Rabu (11/12/2019) Bertempat di ruang rapat Umar bin Khatab lantai 2 Pengadilan Agama Bengkalis, pada pukul 09.00 WIB Pengadilan Agama Bengkalis kembali menerima Mahasiswa STAIN Bengkalis untuk melakukan Observasi lapangan Mahasiswa STAIN Bengkalis Prodi Hukum Keluarga Islam. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Khoiriyah Roihan, S.Ag.,M.H., Panitera, Drs. Zulkifli, S.H.,M.H., Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Yusuf, S.Ag.,M.H., Dosen Pembimbing, Pengampuh Syorga Islami, S.Psi., MA., dan Mahasiswa STAIN Bengkalis yang ingin observasi sebanyak 16 orang.
Maksud dan tujuan kedatangan mahasiswa STAIN ini untuk melakukan wawancara dan meminta data tentang perceraian 10 tahun terahir, guna memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Umum.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa program studi HKI (Hukum Keluarga Islam) semester III untuk belajar menganalisis kasus perceraian di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data di lapangan untuk dikaitkan dengan Psikologi dan Agama. Dan hasil dari analisis akan di buat oleh mahasiswa dalam benuk laporan tertulis yang nantinya akan menjadi pengganti UAS (Ujian Akhir semester).
Pada kesempatan itu, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Khoiriyah Roihan, S.Ag.,M.H., menyampaikan kepada 16 Mahasiswa tersebut mengenai informasi data perceraian yang ada di Kabupaten Bengkalis, kemudian beliau juga menjelaskan alur mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama dan menjelaskan usia menikah yang ideal, dan mengenai segala informasi yang dibutuhkan oleh mereka.
Semoga dengan adanya observasi ini, para mahasiswa tersebut dapat menambah ilmu yang nantinya akan dituliskan menjadi sebuah laporan yang dapat berguna bagi instansi yang terkait dan bagi masyarakat pencari keadilan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
