Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis.   PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY IT PA Bengkalis

Cetak

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik

Posted in Tentang Pengadilan

Dilihat: 57Posted in Tentang Pengadilan

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

 

NO.

KODE DOKUMEN

NAMA DOKUMEN

AKSI

PELAYANAN PUBLIK

1.

SOP/AP/01

SOP Layanan Informasi Berbasis TI

LIHAT

2.

SOP/AP/02

SOP Layanan Pos Bantuan Hukum

LIHAT

3.

SOP/AP/03

SOP Layanan Sidang diluar Gedung

LIHAT

4.

SOP/AP/06

SOP Layanan Sidang Terpadu

LIHAT

5.

SOP/AP/18

SOP LayananMediasi

LIHAT

6.

SOP/AP/19

SOP LayananPemanggilanSaksi

LIHAT

7.

SOP/AP/20

SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi ke PA/MS Lain

LIHAT

8.

SOP/AP/21

SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi dari PA/MS Lain

LIHAT

9.

SOP/AP/22

SOP Layanan Pemeriksaan Setempat

LIHAT

10.

SOP/AP/23

SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA/MS lain

LIHAT

11.

SOP/AP/24

SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA/MS Lain

LIHAT

12.

SOP/AP/25

SOP Layanan tambah biaya panjar

LIHAT

13.

SOP/AP/26

SOP Layanan sita jaminan

LIHAT

14.

SOP/AP/27

SOP Layanan Sita Buntut

LIHAT

15.

SOP/AP/28

SOP Layanan Sita Harta Bersama

LIHAT

16.

SOP/AP/29

SOP Layanan Pemberitahuan Isi Putusan

LIHAT

17.

SOP/AP/32

SOP LayananPengembalian Kutipan Akta Nikah

LIHAT

18.

SOP/AP/33

SOP Layanan Ikrar Talak

LIHAT

19.

SOP/AP/34

SOP Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai

LIHAT

20.

SOP/AP/35

SOP LayananPengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada ke KUAdanDukcapil

LIHAT

21.

SOP/AP/36

SOP Layanan Permintaan Produk Pengadilan

LIHAT

22.

SOP/AP/38

SOP Layanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat

LIHAT

23.

SOP/AP/39

SOP Layanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ahd engan acara sederhana        yang melewati batas waktu

LIHAT

24.

SOP/AP/40

SOP LayananupayaHukumkeberatandalamperkaraekonomi syari’ahdenganacarasederhana   yang memenuhibataswaktu

LIHAT

25.

SOP/AP/41

SOP Layanan Banding

LIHAT

26.

SOP/AP/42

SOP Layanan Kasasi

LIHAT

27.

 

SOP/AP/43

SOP    Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal DenganAlasanMelebihi Batas waktu

LIHAT

28.

SOP/AP/44

SOP    Layanan KasasiYang TidakMemenuhiSyarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi

LIHAT

29.

SOP/AP/45

SOP LayananPeninjauanKembali

LIHAT

30.

SOP/AP/46

SOP LayananProdeoPada Tingkat Pertama

LIHAT

31.

SOP/AP/47

SOP LayananProdeoPada Tingkat Banding

LIHAT

32.

SOP/AP/48

SOP LayananProdeoPada Tingkat Kasasi

LIHAT

33.

 

SOP/AP/49

SOP    Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

LIHAT

34.

SOP/AP/50

SOP    Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding

LIHAT

35.

 

SOP/AP/51

SOP    Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi

LIHAT

36.

SOP/AP/52

SOP LayananPermohonanEksekusiRiil

LIHAT

37.

SOP/AP/53

SOP Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran  SejumlahU ang

LIHAT

38.

SOP/AP/54

SOP    LayananPermohonanEksekusiSelainPutusan PA/MSdenganlelang

LIHAT

39.

SOP/AP/55

SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusike PA/MS Lain

LIHAT

40.

SOP/AP/56

SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA/MSLain

LIHAT

41.

SOP/AP/57

SOP Layanan Permohonan Konsinyasi

LIHAT

42.

SOP/AP/58

SOP Layanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal

LIHAT

43.

SOP/AP/63

SOP Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

LIHAT

44.

SOP/AP/64

SOP LayananPermohonanIsbatNikahVolunter

LIHAT

 

 

Seputar PA Bengkalis

Nilai SKM & IPK Pengadilan Agama Bengkalis

 
 

Statistik Perkara

Aplikasi Pendukung

 

 

 

Galeri Video Pengadilan Agama bengkalis

 

Galery PA Bengkalis

Ucapan dan Peringatan

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
Silahkan Block Kalimat yang Ingin Di Ucapkan Created By: @Ismet, IT PA Bengkalis