Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Peresmian Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 || (01/12/2023)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Peresmian Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Kamis, 16 November 2023 – Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. hadiri Peresmian Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis yang dilakukan langsung oleh Bupati Kasmarni. Acara bersejarah ini berlangsung di Jalan Ahmad Yani, Samping Lapangan Tugu Bengkalis. Pengadilan Agama Bengkalis turut serta dalam momen penting ini sebagai salah satu penyedia layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP).
Bupati Kasmarni, didampingi oleh Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso, serta Forkopimda Kabupaten Bengkalis, secara resmi meresmikan Mall Pelayanan Publik dengan menggunting pita sebagai simbol dimulainya operasional fasilitas tersebut. Tidak hanya menjadi saksi, namun Bupati Kasmarni juga aktif terlibat dalam membuka layanan di Mall Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis.
Pengadilan Agama Bengkalis, sebagai salah satu instansi yang berperan penting dalam sistem peradilan di wilayah tersebut, turut menyediakan pojok layanan di MPP. Kehadiran pengadilan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan keadilan.
Soft launching ini menandai langkah awal dari upaya bersama pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis, serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan di Mall Pelayanan Publik.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
