Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik

Posted in Tentang Pengadilan

Dilihat: 3031Posted in Tentang Pengadilan

Penilaian:

/ 1

STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

NO.	KODE DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	AKSI
PELAYANAN PUBLIK
1.	SOP/AP/01	SOP Layanan Informasi Berbasis TI	LIHAT
2.	SOP/AP/02	SOP Layanan Pos Bantuan Hukum	LIHAT
3.	SOP/AP/03	SOP Layanan Sidang diluar Gedung	LIHAT
4.	SOP/AP/06	SOP Layanan Sidang Terpadu	LIHAT
5.	SOP/AP/18	SOP LayananMediasi	LIHAT
6.	SOP/AP/19	SOP LayananPemanggilanSaksi	LIHAT
7.	SOP/AP/20	SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi ke PA/MS Lain	LIHAT
8.	SOP/AP/21	SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi dari PA/MS Lain	LIHAT
9.	SOP/AP/22	SOP Layanan Pemeriksaan Setempat	LIHAT
10.	SOP/AP/23	SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA/MS lain	LIHAT
11.	SOP/AP/24	SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA/MS Lain	LIHAT
12.	SOP/AP/25	SOP Layanan tambah biaya panjar	LIHAT
13.	SOP/AP/26	SOP Layanan sita jaminan	LIHAT
14.	SOP/AP/27	SOP Layanan Sita Buntut	LIHAT
15.	SOP/AP/28	SOP Layanan Sita Harta Bersama	LIHAT
16.	SOP/AP/29	SOP Layanan Pemberitahuan Isi Putusan	LIHAT
17.	SOP/AP/32	SOP LayananPengembalian Kutipan Akta Nikah	LIHAT
18.	SOP/AP/33	SOP Layanan Ikrar Talak	LIHAT
19.	SOP/AP/34	SOP Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai	LIHAT
20.	SOP/AP/35	SOP LayananPengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada ke KUAdanDukcapil	LIHAT
21.	SOP/AP/36	SOP Layanan Permintaan Produk Pengadilan	LIHAT
22.	SOP/AP/38	SOP Layanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat	LIHAT
23.	SOP/AP/39	SOP Layanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ahd engan acara sederhana yang melewati batas waktu	LIHAT
24.	SOP/AP/40	SOP LayananupayaHukumkeberatandalamperkaraekonomi syari’ahdenganacarasederhana yang memenuhibataswaktu	LIHAT
25.	SOP/AP/41	SOP Layanan Banding	LIHAT
26.	SOP/AP/42	SOP Layanan Kasasi	LIHAT
27.	SOP/AP/43	SOP Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal DenganAlasanMelebihi Batas waktu	LIHAT
28.	SOP/AP/44	SOP Layanan KasasiYang TidakMemenuhiSyarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	LIHAT
29.	SOP/AP/45	SOP LayananPeninjauanKembali	LIHAT
30.	SOP/AP/46	SOP LayananProdeoPada Tingkat Pertama	LIHAT
31.	SOP/AP/47	SOP LayananProdeoPada Tingkat Banding	LIHAT
32.	SOP/AP/48	SOP LayananProdeoPada Tingkat Kasasi	LIHAT
33.	SOP/AP/49	SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	LIHAT
34.	SOP/AP/50	SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	LIHAT
35.	SOP/AP/51	SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	LIHAT
36.	SOP/AP/52	SOP LayananPermohonanEksekusiRiil	LIHAT
37.	SOP/AP/53	SOP Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran SejumlahU ang	LIHAT
38.	SOP/AP/54	SOP LayananPermohonanEksekusiSelainPutusan PA/MSdenganlelang	LIHAT
39.	SOP/AP/55	SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusike PA/MS Lain	LIHAT
40.	SOP/AP/56	SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA/MSLain	LIHAT
41.	SOP/AP/57	SOP Layanan Permohonan Konsinyasi	LIHAT
42.	SOP/AP/58	SOP Layanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal	LIHAT
43.	SOP/AP/63	SOP Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	LIHAT
44.	SOP/AP/64	SOP LayananPermohonanIsbatNikahVolunter	LIHAT

CCTV Online PA Bengkalis

PTSP

RUANG TUNGGU SIDANG

HALAMAN PARKIR PENGUNJUNG

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan
Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

E-Court MARI
JDIH
E-Learning MARI
Informasi?
LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.