Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Sidang Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 || (20/02/2024)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Sidang Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Selasa 20 Februari 2024, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. menghadiri secara langsung Sidang Istimewa Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung RI Tahun 2023, kegiatan tersebut bertempat di Balai Sidang Jakarta. Kegiatan tersebut di Pimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. yang dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan tema kali ini yaitu “Integritas Kuat Peradilan Bermartabat”. Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan di setiap awal tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkaamh Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, dan Delegasi Rusia. Turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan undangan lainnya.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
