“Kedisiplinan Merupakan Kewajiban yang harus dilakukan” Amanat Apel Sore Ketua Pengadilan Agama Bengkalis || (11/10/2024)
/ 0
“Kedisiplinan Merupakan Kewajiban yang harus dilakukan” Amanat Apel Sore Ketua Pengadilan Agama Bengkalis
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Jum’at, 11 November Menutup kegiatan ini Pengadilan Agama Bengkalis melaksanakan apel Sore yang dilaksanakan di halaman depan kantor Pengadilan Agama Bengkalis tepat pada jam 17.00 WIB, yang bertindak sebagai pemimpin sore ini adalah Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Rahmatullah Ramadan, D, S.H.I dan sebagai komandan apel adalah Surya Iskandar yang dihadiri oleh Ketua, Para Hakim ,serta seluruh pegawai dan PPNPN.
Dalam amanatnya beliau menyampaikan amanat kedisiplinan merupakan kewajiban bagi setiap apparatus sipil seperti contoh disiplin dalam melaksanakan apel Sore. Apel ini merupakan kewajiban dan merupakan tugas yang harus kita laksanakan sesuai perintah Mahkamah Agung. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih atas kerja keras selama minggu ini semoga apa yang kita kerjakan pada minggu ini mendapat ganjaran dari Allah SWT. Kemudian beliau mengucapkan Selamat berlibur bersama keluarga tetap jaga kesehatan InsyAllah kita ketemu lgi diminggu yang akan datang .
Kegiatan apel sore ini ditutup dengan bacaan Alhamdulillah dan tidak lupa yel-yel Pa Bengkalis dan apel dibubarkan kemudian salam-salaman,Sukses untuk Pengadilan Agama Bengkalis dan seluruh aparaturnya.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
