Pengadilan Agama Bengkalis Konsisten Berikan Pelayanan Prima Yang Jauh Dari Praktik Korupsi Dan Gratifikasi || (20/11/2024)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Konsisten Berikan Pelayanan Prima Yang Jauh Dari Praktik Korupsi Dan Gratifikasi
Berita PA Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Senin (18/11/2024) Dalam rangka memberikan pelayanan prima, seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bengkalis berkomitmen untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pelayanan publik yang diberikan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan prima yang jauh dari praktik korupsi dan gratifikasi. Tujuan yang ingin dicapai antara lain :
Menguatkan komitmen seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bengkalis dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari korupsi serta gratifikasi.
Membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Agama Bengkalis.
Untuk mencapai hal tersebut, Langkah-langkah yang dilakukan seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bengkalis antara lain :
- Penerapan Perilaku Anti Korupsi dan Gratifikasi
- Penguatan Sistem Pelayanan Publik
- Pengawasan dan Evaluasi yang Berkala
Dengan konsisten melaksanakan hal tersebut di atas, diharapkan dapat Terwujudnya kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Agama Bengkalis, Masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan dari Pengadilan Agama Bengkalis. Selain itu menciptakan Lingkungan kerja yang sehat dan kondusif untuk pelayanan publik yang berkualitas dan seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bengkalis bekerja dengan penuh integritas, jauh dari praktik korupsi dan gratifikasi.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
