Prinsip Think Smart & Quick Response Pengadilan Agama Bengkalis Siap Raih WBK || (20/11/2024)
/ 0
Prinsip Think Smart & Quick Response Pengadilan Agama Bengkalis Siap Raih WBK
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Senin (18/11/2024) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan berfokus pada pelayanan publik yang prima. Pengadilan Agama Bengkalis bertekad meraih predikat tahun ini dengan menerapkan prinsip Think Smart dan Quick Response di seluruh aparatur.
Dengan prinsip Think Smart dan Quick Response adalah:
- Mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan pelayanan yang bersih serta efisien.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
- Membudayakan sikap proaktif dan responsif dalam menyelesaikan tugas dan melayani masyarakat pencari keadilan.
Kiat-kiat meraih WBK dan WBBM yang bisa dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Bengkalis, antara lain harus Think Smart (berfikir cerdas), karena salah satu sifat Rasulullah SAW adalah fathonah (cerdas). Dengan berpikir cerdas, setiap aparatur harus mampu untuk bertindak cepat (Quick Response) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan menerapkan Think Smart (berfikir cerdas) dan bertindak cepat (Quick Response), diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai demi mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis:
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
