Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengadilan

Posted in Tentang Pengadilan

Dilihat: 2160Posted in Tentang Pengadilan

Penilaian:

/ 1

STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

NO.	KODE DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	AKSI
ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN
1.	SOP/AS/01	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian tugas, peran dan tanggungjawab	LIHAT
2.	SOP/AS/02	SOP Pengembangan Pegawai	LIHAT
3.	SOP/AS/03	SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar	LIHAT
4.	SOP/AS/04	SOP Pengelolaan Data Pegawai	LIHAT
5.	SOP/AS/05	SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, KartuPensiun, BPJSdanKaris/karsu	LIHAT
6.	SOP/AS/06	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	LIHAT
7.	SOP/AS/07	SOP Pengelolaan Cuti Pegawai	LIHAT
8.	SOP/AS/08	SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non teknis	LIHAT
9.	SOP/AS/09	SOP Kenaikan Gaji Berkala	LIHAT
10.	SOP/AS/10	SOP Pengelolaan Izin PerkawinandanIzin Perceraian BagiPegawai	LIHAT
11.	SOP/AS/11	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	LIHAT
12.	SOP/AS/12	SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian wewenang	LIHAT
13.	SOP/AS/13	SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	LIHAT
14.	SOP/AS/14	SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	LIHAT
15.	SOP/AS/15	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (SuratMasukdanSuratKeluar	LIHAT
16.	SOP/AS/16	SOP Pengarsipan Naskah Dinas	LIHAT
17.	SOP/AS/17	SOP Penatausahaan Aset	LIHAT
18.	SOP/AS/18	SOP Penatausahaan Persediaan	LIHAT
19.	SOP/AS/19	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	LIHAT
20.	SOP/AS/20	SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan	LIHAT
21.	SOP/AS/21	SOP Pengelolaan Perpustakaan	LIHAT
22.	SOP/AS/22	SOP Pencairan Anggaran	LIHAT
23.	SOP/AS/23	SOP Pertanggungjawaban Anggaran	LIHAT
24.	SOP/AS/24	SOP Penatausahaan PNBP	LIHAT
25.	SOP/AS/25	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	LIHAT
26.	SOP/AS/26	SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (KUA-KL)	LIHAT
27.	SOP/AS/27	SOP Penyusunan Akuntabilitas KinerjaInstansi (SAKIP)	LIHAT
28.	SOP/AS/28	SOP Penyusunan Laporan e-monev Bappenas dan Laporan Tahunan	LIHAT
29.	SOP/AS/29	SOP Pengelolaan TeknologiInformasi	LIHAT
30.	SOP/AS/30	SOP Pengawasan Bidang	LIHAT
31.	SOP/AS/31	SOP Izin Keluar Kantor	LIHAT
ADMINISTRASI KEPANITRAAN
1.	SOP/AP/01	SOP Layanan Informasi Berbasis TI	LIHAT
2.	SOP/AP/02	SOP Layanan Pos Bantuan Hukum	LIHAT
3.	SOP/AP/03	SOP Layanan Sidang diluar Gedung	LIHAT
4.	SOP/AP/04	SOP Penerimaan Perkara	LIHAT
5.	SOP/AP/05	SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara	LIHAT
6.	SOP/AP/06	SOP Layanan Sidang Terpadu	LIHAT
7.	SOP/AP/07	SOP PenetapanPenunjukan Majelis Hakim	LIHAT
8.	SOP/AP/08	SOP PenetapanPenunjukan Panitera Pengganti	LIHAT
9.	SOP/AP/09	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	LIHAT
10.	SOP/AP/10	SOP Penetapan Hari Sidang	LIHAT
11.	SOP/AP/11	SOP Pemanggilan Para Pihak	LIHAT
12.	SOP/AP/12	SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan	LIHAT
13.	SOP/AP/13	SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk selain perkaraperkawinan	LIHAT
14.	SOP/AP/14	SOP panggilan tergugat/termohon yang berada di luar negeri	LIHAT
15.	SOP/AP/15	SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke PA/MS lain	LIHAT
16.	SOP/AP/16	SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan dari PA/MS lain	LIHAT
17.	SOP/AP/17	SOP kegiatan persidangan	LIHAT
18.	SOP/AP/18	SOP LayananMediasi	LIHAT
19.	SOP/AP/19	SOP LayananPemanggilanSaksi	LIHAT
20.	SOP/AP/20	SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi ke PA/MS Lain	LIHAT
21.	SOP/AP/21	SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi dari PA/MS Lain	LIHAT
22.	SOP/AP/22	SOP Layanan Pemeriksaan Setempat	LIHAT
23.	SOP/AP/23	SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA/MS lain	LIHAT
24.	SOP/AP/24	SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA/MS Lain	LIHAT
25.	SOP/AP/25	SOP Layanan tambah biaya panjar	LIHAT
26.	SOP/AP/26	SOP Layanan sita jaminan	LIHAT
27.	SOP/AP/27	SOP Layanan Sita Buntut	LIHAT
28.	SOP/AP/28	SOP Layanan Sita Harta Bersama	LIHAT
29.	SOP/AP/29	SOP Layanan Pemberitahuan Isi Putusan	LIHAT
30.	SOP/AP/30	SOP Pengelolaan Uang Sisa Panjar	LIHAT
31.	SOP/AP/31	SOP Penyampaian Salinan Putusan	LIHAT
32.	SOP/AP/32	SOP LayananPengembalian Kutipan Akta Nikah	LIHAT
33.	SOP/AP/33	SOP Layanan Ikrar Talak	LIHAT
34.	SOP/AP/34	SOP Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai	LIHAT
35.	SOP/AP/35	SOP LayananPengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada ke KUAdanDukcapil	LIHAT
36.	SOP/AP/36	SOP Layanan Permintaan Produk Pengadilan	LIHAT
37.	SOP/AP/37	SOP Tata caraPenyelesaiangugatansederhanaoleh Hakim Tunggal	LIHAT
38.	SOP/AP/38	SOP Layanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat	LIHAT
39.	SOP/AP/39	SOP Layanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ahd engan acara sederhana yang melewati batas waktu	LIHAT
40.	SOP/AP/40	SOP LayananupayaHukumkeberatandalamperkaraekonomi syari’ahdenganacarasederhana yang memenuhibataswaktu	LIHAT
41.	SOP/AP/41	SOP Layanan Banding	LIHAT
42.	SOP/AP/42	SOP Layanan Kasasi	LIHAT
43.	SOP/AP/43	SOP Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal DenganAlasanMelebihi Batas waktu	LIHAT
44.	SOP/AP/44	SOP Layanan KasasiYang TidakMemenuhiSyarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	LIHAT
45.	SOP/AP/45	SOP LayananPeninjauanKembali	LIHAT
88.	SOP/AP/46	SOP LayananProdeoPada Tingkat Pertama	LIHAT
89.	SOP/AP/47	SOP LayananProdeoPada Tingkat Banding	LIHAT
90.	SOP/AP/48	SOP LayananProdeoPada Tingkat Kasasi	LIHAT
91.	SOP/AP/49	SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	LIHAT
92.	SOP/AP/50	SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	LIHAT
93.	SOP/AP/51	SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	LIHAT
94.	SOP/AP/52	SOP LayananPermohonanEksekusiRiil	LIHAT
95.	SOP/AP/53	SOP Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran SejumlahU ang	LIHAT
96.	SOP/AP/54	SOP LayananPermohonanEksekusiSelainPutusan PA/MSdenganlelang	LIHAT
97.	SOP/AP/55	SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusike PA/MS Lain	LIHAT
98.	SOP/AP/56	SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA/MSLain	LIHAT
99.	SOP/AP/57	SOP Layanan Permohonan Konsinyasi	LIHAT
100.	SOP/AP/58	SOP Layanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal	LIHAT
101.	SOP/AP/59	SOP Pengarsipan	LIHAT
102.	SOP/AP/60	SOP Pelaporan Perkara	LIHAT
103.	SOP/AP/61	SOP ProsedurPengaduan	LIHAT
104.	SOP/AP/62	SOP LayananPermohonanPerceraiandari PNS, TNI dan Polri	LIHAT
105.	SOP/AP/63	SOP Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	LIHAT
106.	SOP/AP/64	SOP LayananPermohonanIsbatNikahVolunter	LIHAT
107.	SOP/AP/65	SOP Pengelolaan ATK Perkara	LIHAT
108.	SOP/AP/66	SOP Pengelolaan Keuangan Perkara	LIHAT
ADMINISTRASI PROGRAM PRIORITAS DITJEN BADILAG
109.	SOP/APP/01	SOP Pengelolaan Website	LIHAT
110.	SOP/APP/02	SOP Layanan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	LIHAT
111.	SOP/APP/03	SOP Layanan Minutasi Satu Hari (one Day Minutation)	LIHAT
112.	SOP/APP/04	SOP Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One Day Publish)	LIHAT
113.	SOP/APP/05	SOP Layanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court)	LIHAT

CCTV Online PA Bengkalis

PTSP

RUANG TUNGGU SIDANG

HALAMAN PARKIR PENGUNJUNG

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan
Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

E-Court MARI
JDIH
E-Learning MARI
Informasi?
LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.