Pengantar Ketua Pengadilan
/ 3
Pengantar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis
Pertama kali marilah kita senantiasa bersyukur ke Hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahNyakepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktifitas hidup, berkreasi dan senantiasa dalam koridor agama yang lurus dan benar.
Shalawat dan salam kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad SAW beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang diutus ke dunia ini untuk menyampaikan risalah Dinul Islam kepada seluruh umat manusia yang hidup di akhir zaman ini, tiada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW.
Seiring dengan bergulirnya zaman reformasi di negeri Republik Indonesia pada Tahun 1998, Lembaga Mahkamah Agung memulai pula proses Reformasi yang diawali dengan diselesaikannya Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan Peradilan Tahun 2003 dan pada buku cetak biru tersebut juga memuat komponen-komponen reformasi birokrasi, yaitu: Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Teknologi Informasi.
Bertitik tolak dari dorongan reformasi birokrasi di Lembaga Mahkamah Agung yang salah satu quick wins-nya adalah Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI), Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung dengan cepat merespon dan mengambil langkah kongkrit untuk pengembangan teknologi informasi di Mahkamah Agung itu sendiri dan badan peradilan agama di seluruh Indonesia.
Kemajuan teknologi informasi sudah semakin canggih dan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi sangat kuat sehingga para pembuat Undang-Undang terdesak untuk membuat Undang-Undang sebagai payung hukum dengan pengaturannya. Sehingga lahirlah Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Untuk merealisasikan kedua Undang-Undang tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan pengadilan dan sebelumnya Ketua Mahkamah Agung secara resmi membuka Meja Informasi yang berada di lobi Mahkamah Agung sebagai acuan (benchmark) pengembangan meja informasi di seluruh daerah di Indonesia. Terakhir dirjen Badilag telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agma Maahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 2011.
Dengan terbitnya SK ini menunjukkan keseriusan di lingkungan Peradilan Agama untuk pengembangan teknologi informasi terutama yang menyangkut dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.
Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat pencari keadilan dalam hal pelayanan publik prosedur berperkara, transparansi peradilan, biaya berperkara, laporan keadaan perkara dan lain-lain sehingga pengadilan modern dapat terwujud.
Pengadilan Agama Bengkalis sebagai salah satu instrumen pengadilan tingkat pertama telah mengambil langkah-langkah untuk pengembangan teknologi informasi yang menyangkut dengan website, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA), dan Sistem Kepegawaian (SIMPEG).
Dengan telah masuknya jaringan internet di Pengadilan Agama Bengkalis sejak Tahun 2009, maka Pengadilan agma Bengkalis bertekad untuk turut andil dalam memajukan teknologi informasi dengan telah membentuk tim pengelola yang solid dan untuk keperluan tersebut Pengadilan Agama Bengkalis sudah mempunyai tenaga yang kapabel dan kredibel.
Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan pelayanan peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Bengkalis.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu bagi terselenggaranya website ini.
Dan kami berharap semoga masyarakat pencari keadilan dan warga peradilan dapat memanfaatkan, saling tukar informasi dan sebagai pelayanan prima dalam meningkatkan rasa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan.
Demikianlah sambutan kami semoga di masa mendatang Pengadilan Agama Bengkalis terdepan dalam pengembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan, aminnn....
Bengkalis, 27 September 2022
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis,
ttd
RAHMATULLAH RAMADAN D.,S.H.I.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
