Penguatan Sikap Integritas Petugas PTSP Pengadilan Agama Bengkalis || (20/11/2024)
/ 0
Penguatan Sikap Integritas Petugas PTSP Pengadilan Agama Bengkalis
Berita PA Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Senin (18/11/2024) Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan efektif. Pengadilan Agama Bengkalis berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini karena mereka adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan utama yang ingin dicapai antara lain:
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Bengkalis.
Menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan profesional.
Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang Petugas PTSP maupun Security serta seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis harus mempunya Strategi dan Langkah-Langkah salah satunya adalah Penguatan Integritas Petugas PTSP, hal ini dapat dicapai dengan cara sbb :
Diklat dan Sosialisasi: Mengikuti Diklat dan Mengadakan Sosialisasi berkala seperti Briefing Morning untuk petugas PTSP dan Security tentang nilai-nilai integritas, etika kerja, SOP dan pelayanan prima.
Kode Etik: Menegakkan kode etik yang harus diikuti oleh semua petugas PTSP serta seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Pengawasan dan Evaluasi: Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan petugas PTSP serta seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis mematuhi standar integritas yang telah ditetapkan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
