Pengantar Alih Tugas Panmud Permohonan Pengadilan Agama Bengkalis menjadi Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura || (18/07/2024)
/ 0
Pengantar Alih Tugas Panmud Permohonan Pengadilan Agama Bengkalis menjadi Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, 26 Juni 2024, Pengadilan Agama Bengkalis mengadakan acara pengantar alih tugas Panitera Muda Permohonan, Zetti Aqmy, S.Ag., yang akan menjabat sebagai Panitera di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Pengadilan Agama Bengkalis dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, para hakim, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkalis. Kehadiran mereka memberikan dukungan dan penghargaan atas dedikasi dan kontribusi Zetti Aqmy selama masa tugasnya di Bengkalis.
Dalam acara tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Zetti Aqmy atas kerja keras dan komitmennya. Acara juga diisi dengan sambutan dari berbagai pihak yang menandai betapa pentingnya peran Zetti Aqmy dalam peningkatan kinerja dan pelayanan di Pengadilan Agama Bengkalis. Suasana haru dan kekeluargaan sangat terasa, mencerminkan hubungan yang erat di antara seluruh pegawai dan pejabat. Alih tugas ini diharapkan membawa kesuksesan dan kemajuan bagi Zetti Aqmy di tempat tugas yang baru.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
