Ketua Pengadilan Agama Hadiri Pembukaan Motorcross Event Latber (MEL) Grasstrack Hut Hadhyaksa Ke-62 Tahun 2022 || (/07/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Hadiri Pembukaan Motorcross Event Latber (MEL) Grasstrack Hut Hadhyaksa Ke-62 Tahun 2022
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Sabtu (30 Juli 2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A menghadiri pembukaan Motocross Event Latber (MEL) Grasstrack Hut Adhyaksa Ke-62, di Lapangan Permanen yang diadakan dilapangan Permanen desa Wonosari. Kegiatan ini dihadiri Bupati Bengkalis, kasmarni, S.O.S.,MMP dan didampingi Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Sentoso, MP, Kajari Bengkalis Rakhmat Budiman dan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Pembukaan tersebut ditandai dengan diangkatnya bendera start oleh Bupati Bengkalis didampingi Wakil Bupati Bengkalis. Dalam Pembukaannya Bupati Bengkalis menyampaikan Dengan adanya arena motorcross ini, Bupati Bengkalis berharap bisa menjadi tempat bagi anak muda untuk menyalurkan bakat. Jadi bagi pengendara motor yang suka ugal-ugalan, nah kini kita sudah ada arena balap, ini bisa jadi arena atau spot untuk latihan bagi masyarakat yang suka dengan balapan.
Kemudian event seperti ini akan terus dikembangkannya, dan akan jadi agenda tahunan. Kita jarang sekali melihat ada event seperti ini apalagi di Pulau Bengkalis. Insya Allah kegiatan seperti ini akan terus di lanjutkan dan kita jadikan sebagai agenda tahunan.
***Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
