Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Sertijab RUPBASAN Bengkalis | (05/01/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Sertijab RUPBASAN Bengkalis
Selasa (05/01/2020) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika HIdayati, S.Ag.,M.H.I., yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim., S.H.I., M.A., menghadiri acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bengkalis, yang berlangsung di Kantor Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Bengkalis.
Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bengkalis Heri Indra Putra, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Arian Suswanto beserta istri di Kabupaten Bengkalis, karena beberapa waktu lalu telah dilantik dan akan melanjutkan estafet pimpinan sebagai Kepala RUPBASAN Bengkalis. Kami yakin Bapak segera dapat menyesuaikan dengan suasana dan ketugasan ditempat kerja yang baru ini," ungkap Heri. Selanjutnya beliau juga menyampaikan selamat jalan dan selamat bertugas ditempat yang baru kepada Kepala RUPBASAN Bengkalis yang lama, David Susilo beserta istri dan keluarga, yang akan melanjutkan tugas sebagai Kasubbid Basan Baran dan Keamanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Riau.
"Terimakasih dan penghargaan atas kerjasama, karya, dan dedikasi bapak selama bertugas sebagai Kepala RUPBASAN Bengkalis Negeri Junjungan selama ini. Kami berharap agar jalinan silaturahmi baik pribadi, maupun secara institusi yang sudah terbina baik selama ini dapat terus kita lanjutkan dalam sinergi ketugasan," tutup beliau mengakhiri sambutannya.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
