Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Perpisahan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis | (25/01/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Perpisahan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
Senin (25/01/2020) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I., yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim., S.H.I., M.A., di Wisma Daerah Sri Mahkota untuk menghadiri acara Perpisahan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, yang akan pindah tugas ke Pengadilan Kelas IA Klaten, Jawa Tengah.
Sekda Bengkalis H Bustami HY dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih, selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru, "Kami tentunya merasa sangat kehilangan sekali sebagai teman untuk berdiskusi serta teman untuk bersinergi, namun kondisi ini juga kami tidak bisa menahan karena ini adalah panggilan tugas dan do’a kami semua mudah–mudahan Bapak Rudi akan tambah sukses lagi kedepannya ditempat tugas yang baru dan perpisahaan itu pasti ada, agar kita bisa menghargai sebuah pertemuan, perpisahan bukan berarti kita berhenti untuk terus bersama kembali, karena kesuksesan Bapak Rudi adalah semangat bagi kami", ujar Bustami.
Selanjutnya sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Rudi Ananta Wijaya mengaku terkesan dengan perlakuan khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terhadap dirinya, waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa ia sudah melaksanakan tugas sebagai Kepala Pengadilan Negeri Bengkalis selama 1 tahun 6 bulan,. Diakuinya, tugas di Bengkalis terasa sangat nyaman, komunikasi yang terjalin begitu bagus, dibangun secara serius tapi santai..
“Saya merasakan amat sangat nyaman dan suka dengan situasi Kabupaten Bengkalis, aman, nyaman, terang dan tidak banyak gejolak semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala suatu apapun," lanjutnya.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
