Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Pencanangan Zona Integritas WBK & WBBM di Kajari Bengkalis || (30/03/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama BengkalisHadiri Acara Pencanangan Zona Integritas WBK & WBBM di Kajari Bengkalis
Website || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa (30/03/2021) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I., hadiri acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bengkalis pada pukul 10.00 WIB.
Bupati Bengkalis, Kasmarni dalam sambutannya mengungkapkan, penandatangan komitmen bersama ini perlu kita berikan apresiasi serta dukungan, mengingat semua yang telah dilakukan ini merupakan bagian dari kesungguhan Kajari Bengkalis dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan penuh integritas dan akuntabilitas.
"Mudahan-mudahan komitmen muwujudkan WBK dan WBBM di Kajari Bengkalis tidak hanya berhenti pada janji semata, akan tetapi komitmen ini wajib diwujudkan dalam kerja nyata," harapnya.
Kemudian beliau menambahkan, kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa akan memberikan dukungan atau support atas ikhtiar yang dilakukan oleh Kajari Bengkalis dalam membangun zona integritas agar pelayanan supremasi hukum kepada masyarakat bengkalis dapat berjalan secara cepat, tepat, mudah, bersih serta adanya kepastian.
"Dimana penting bagi kita menunjukkan profesionalitas, integritas moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Karena dari sisi objektifitas maupun akuntabilitas, implementasinya adalah terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembalikan hak masyarakat memperoleh pelayanan publik, rasa keadilan dan kesejahteraan," tutup Kasmarni.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
