Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Peresmian Mushollah Al-Ikhlas di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis || (30/03/2021)
/ 1
Ketua Pengadilan Agama BengkalisHadiri Acara PeresmianMushollah Al-Ikhlas di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis
Website || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa (30/03/2021) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I., hadiri acara Peresmian Mushollah Al-Ikhlas di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis padapukul 14.00 WIB.
Keberadaan Kemenag berfungsi memberikan manfaat yang besar terhadap pembangunan kemaslahatan ummat, itulah yang diharapkan oleh Bupati Bengkalis terhadap pembangunan Musholla Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.
Kedatangan Bupati Bengkalis, Kasmarni dalam rangka peresmian Musholla Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis tersebut disambut dengan riuh rendah arakan kompang dan pencak silat.
"Dengan keberadan Mushalla ini, hendaknya akan terwujud efektifitas dalam pelaksanaan ibadahsebagai pusat kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Pembangunan ini adalah bentuk upaya kantor untuk menghargai dan mengapresiasi aparatur dengan membangun Mushalla sebagai tempat Ibadah. "Kenyamanan aparatur kenyamanan kita semua, rasa khawatir bahwa kantor lain belum tentu melakukan hal yang sama bisa menjadi alasan meningkatnya loyalitas aparatur terhadap kantor", Bupati Bengkalis berkata dalam sambutannya.
Terakhir, beliau berharap keberadaan Mushalla Al-Ikhlas dapat difungsikan secara optimal, dirawat serta difungsikan sebagai tempat Ibadah, sarana pendidikan, dakwah, maupun sarana lainnya.
***Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
