Pimpinan Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2021 || (08/04/2021)
/ 0
Pimpinan Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2021
PA Bengkalis|| www.pa-bengkalis.go.id
Kamis (08/04/21) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Rika Hidayati, S.Ag. M.H.I, Wakil Ketua, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A. Panitera, Drs. H. Syafaruddin, M.H., beserta Sekretaris Azimul, S.H. hadir bersama dengan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk memenuhi undangan sesuai dengan arahan surat dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : W4-A/1123/PP.01.3/03/2021 tanggal 1 April 2021 dalam rangka pemanggilan peserta untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Tahun 2021.
Rapat koordinasi tahun 2021 ini diselenggarakan selama 3 hari yakni terhitung sejak tanggal 07 Apri 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021, bertempat di Hotel Royal Asnof Pekanbaru dengan mengusung tema “Membangun Peradilan Agama Modern Menuju Tercapainya Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”.
Pembukaan Rakor tahun 2021 ini ditandai dengan penyematan Kartu Tanda Peserta Rakor oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Dr. H. Harun. S, S.H.,M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Drs. M. Shaleh,M.Hum. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sekaligus pembinaan kebijakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Diharapkan kegiatan rakor ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk semua satker dalam rangka pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK dan WBBM serta mewujudkan Peradilan Agama yang modern.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
