Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Peresmian UPT Puskesmas Di Daerah Perbatasan || (13/04/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Peresmian UPT Puskesmas Di Daerah Perbatasan
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Selasa, (13 April 2021) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika Hidayati, S.A.g.,M.H.I., menghadiri acara Peresmian UPT Puskesmas didaerah perbatasan. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan diresmikan langsung oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.Sos.,Mp., dan didampingi oleh Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso.
Bupati Bengkalis menyampaikan bahwa tenaga kesehatan harus optimalkan pelayanan kepada masyarakat pada peresmian UPT Pukesmas Sungai Alam dan UPT Pukesmas Meskom yang diluncurkan dari bantuan DAK Afirmasi tahun 2020 bagi daerah perbatasan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada para tenaga kesehatan kami ingatkan untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Berikan pelayanan yang optimal dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan ramah, santun, tulus dan ikhlas tanpa memandang ras dan golongan serta status sosial sehingga pelayanan kesehatan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," tegas bupati.
Adapun strategi tersebut sambung beliau, yakni melalui program akses jaminan sosial dan kesehatan total (100%) bagi masyarakat dan penyediaan dokter untuk seluruh pukesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis. "Dengan demikian kami berharap keberadaan pukesmas terutama dua pukesmas baru ini hendaknya dapat menjadi ujung tombak tercapainya pembangunan kesehatan masyarakat yang sehat dan berkualitas.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
