Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pelantikan ICMI ORDA Masa Bhakti 2021-2026 || (28/04/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pelantikan ICMI ORDA Masa Bhakti 2021-2026
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu,28 April 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis yang diwakili Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Drs.H.Syafaruddin,M.H. Mengadiri undangan dari Ikatan Cendikiawan Muslim Se Indonesia (ICMI) dengan agenda Pelantikan Pengurus ORDA ICMI Kab. Bengkalis. Acara yang dimulai pada pukul 16.30 yang dimulai dengan menanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne ICMI kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-qur’an dan do’a. Dan pada pukul 17:00 Pelantikan Pengurus ORDA ICMI dimulai dengan pembacaan SK dan Pelantikan oleh Ketua ICMI Prov Riau.
Setelah Acara Pelantikan Bupati Bengkalis dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Prof. Dr. H. Alaiddin Kota, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau beserta rombongan di Kabupaten Bengkalis Negeri Junjungan. Kemudian beliau juga Berharap kepada ketua dan segenap pengurus ICMI ORDA Kabupaten Bengkalis yang baru dilantik, untuk selalu tegak lurus mendukung visi, misi, program, kegiatan serta kebijakan pemerintah daerah, serta mampu membawa perubahan bagi kemajuan dan kemandirian ICMI, sehingga kedepan dapat tumbuh dan berkembang sebagai sebuah organisasi yang solid dan semakin profesional, dan bersinergi dalam membentuk masyarakat Kabupaten Bengkalis yang lebih madani sehingga terwujudnya VISI Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera.
Dan Acara Pelantikan ICMI ORDA Kabupaten Bengkalis Masa Bhakti 2021-2026 tersebut diakhiri dengan memberikan santunan kepada 50 anak yatim.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
