Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Kabupaten Bengkalis || (14/07/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Kabupaten Bengkalis
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, (14 Juli 2021) Pengadilan Agama Bengkalis menghadiri Undangan pengukuhan pengurus lembaga pengembangan tilawatil Qur’an Kabupaten Bengkalis periode 2021-2024.. Acara ini dihadiri oleh ketua Pengadilan Agama Bengkalis dalam hal ini diwakilkan Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis Azimul, S.H. Acara ini dimulai pada pukul 14.00 WIB di Balai kerapatan Wisma Sri mahkota Bengkalis. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bengkalis Kasmarni dan didampingi oleh Sekda Bengkalis H Bustamy Hy dan Forkopimda serta pejabat pemerintah kabupaten Bengkalis.
Usai dikukuhkan Bupati Bengkalis, ketua umum LPTQ H. Bustami Hy langsung memberikan arahan kepada pengurus, di Balai Kerapatan Wisma Daerah. Dalam rapat, H. Bustami Hy menegaskan kepada Pengurus LPTQ yang baru dilantik agar segera bekerja mengingat pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau yang semakin dekat. Segera laksanakan rapat kerja mengingat pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau yang sudah tidak lama lagi. Dalam pelaksanaan MTQ, prioritaskan anak watan asli Negeri Bengkalis Sambungnya, semua pengurus harus hadir pada rapat kerja baik tatap muka maupun online, sehingga program kerja dapat disusun dengan baik. Selain itu, Bustami juga meminta kepada pengurus LPTQ untuk mempersiapkan program kerja jangka panjang dan tahunan. *** Tim Redaksi PA Bengkalis ***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
