Jalin kerja Sama, Pengadilan Agama Bengkalis lakukan Kunjungan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil || (02/08/2021)
/ 0
Jalin kerja Sama, Pengadilan Agama Bengkalis lakukan Kunjungan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
www.pa-bengkalis.go.id
Senin, 2 Agustus 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis melakukan kunjungan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bengkalis. Dalam kunjungan ini Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr.Hasan Nul Hakim,S.H.I.,M.A didampingi oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Rhezza Pahlawi,S.Sy., dan 2 orang pegawai yang terkait, Mashudi, A.md.Kom., dan M. Zubair, S.E.Sy., kunjungan tersebut dilakukan pada pukul 11.30 WIB dan disambut oleh pejabat dinas Dukcapil dengan baik diruang kerjanya. Adapun tujuan kunjungan ini adalah untuk berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan MoU antara Pengadilan Agama Bengkalis dengan Dukcapil. Ada beberapa agenda yang yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, salah satunya jadwal pelaksanaan MoU dan lainnya.
Dengan adanya pertemuan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berharap kerja sama yang akan tejalin dengan kantor Dukcapil dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. Karena tujuan Pengadilan Agama Bengkalis melakukan Mou dengan beberapa instansi dan lembaga yang ada di Kabupaten Bengkalis ini sebagai upaya untuk melakukan percepatan peningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Agama Bengkalis berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga tugas dan keberadaan Pengadilan Agama Bengkalis dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Bengkalis .
*** Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
