Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Lakukan Kunjungan Ke Kantor Dinas Sosial untuk Mengoptimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat || (02/08/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Lakukan Kunjungan Ke Kantor Dinas Sosial untuk Mengoptimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat
www.pa-bengkalis.go.id
Senin, 2 Agustus 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis melakukan kunjungan ke kantor Dinas Sosial. Dalam kunjungan ini Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr.Hasan Nul Hakim,S.H.I.,M.A didampingi oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Rhezza Pahlawi,S.Sy., dan 2 orang pegawai yang terkait, Syahrani, S.E.Sy., dan Mashudi, A.md.Kom., kunjungan tersebut dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB dan disambut baik oleh Kepala Dinas Sosial, Hj. Martini. Adapun tujuan kunjungan ini yang pertama sebagai silaturahmi sekaligus membahas masalah kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkalis dengan Dinas Sosial .
Dengan adanya pertemuan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berharap kerja sama yang akan tejalin dengan kantor Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. Karena tujuan Pengadilan Agama Bengkalis melakukan MoU dengan beberapa instansi dan lembaga yang ada di Kabupaten Bengkalis ini sebagai upaya untuk melakukan percepatan peningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Agama Bengkalis berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga tugas dan keberadaan Pengadilan Agama Bengkalis dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Bengkalis .
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
