Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengadiri Pemberian Penghargaan ke Kajari oleh LAM-R Bengkalis || (02/08/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengadiri Pemberian Penghargaan ke Kajari oleh LAM-R Bengkalis
Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin,02 Agustus 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr.Hasan nul Hakim,S.H.I.,M.A. Menghadiri Pemberian Penghargaan ke Kajari oleh LAM-R Bengkalis melalui surat undangan nomor 81/LAMR-BKS/VII/2021 tanggal 30 juli 2021 Prihal Pemberian Penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis.acara berlangsung di Ruang Pertemuan Balai Adat LAM-R Kabupaten Bengkalis di jalan Pramuka Pukul 09:00 WIB.
Acara pemberian penghargaan ini diawali dengan sekapur sirih dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) Kabupaten Bengkalis oleh Datuk Seri H. Sofyan Said, SH, kemudian Sambutan Kepala Kajari Bengkalis, Sambutan Bupati Bengkalis, kemudian petuah amanah Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM-R Kabupaten Bengkalis oleh Datuk Seri H. Zainuddin Yusuf dan dilanjutkan dengan penyerahan pelakat dan warkah penghargaan dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) Kabupaten Bengkalis kepada Ibu Kejari Nanik Kushartanti, SH. MH,
Dan didalam kegiatan ini jugaTampak Hadir selain Sekretaris Daerah Bengkalis H. Bustami HY pada Acara tersebut Kepala Kajari Bengkalis Ibu Nanik Kushartanti, Ketua Umum MKA LAM-R Kabupaten Bengkalis Datuk Seri H. Zainuddin Yusuf, Ketua Umum DPH LAM-R Kabupaten Bengkalis Datuk Seri H. Sofyan Said, SH, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bengkalis Amrizal, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Masuri, SH, dan tamu undangan Lainnya.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
