Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Seremoni Alih Kelola Kerja Rokan PT Chevron Pasific Indonesia Kepada PT Pertamina Hulu Rokan || (09/08/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Seremoni Alih Kelola Kerja Rokan PT Chevron Pasific Indonesia Kepada PT Pertamina Hulu Rokan
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Minggu, 08 Agustus 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., turut menghadiri Acara Seremoni Alih Kelola Kerja Rokan Pt Chevron Pasific Indonesia Kepada PT Pertamina Hulu Rokan. Acara ini dilaksanakan secara virtual di ruang VIP Wisma Daerah Kapubaten Bengkalis, yang juga dihadiri oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.O.S., MMP., dan dihadiri Forkopimda Kabupaten Bengkalis serta undangan lainnya.
Acara ini ditandai dengan penabuhan kompang, usai mengikuti acara tersebut, Bupati Bengkalis mengucapkan terimakasih kepada PT. Chevron Pasific Indonesia atas sumbangsihnya dalam pengelolaan migas di Kabupaten Bengkalis. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada PT. Pertamina Hulu Rokan selaku pengelola produsen Migas terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021," ujar Bupati Bengkalis.
Dikatakan Bupati Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menaruh harapan besar kepada Pertamina saat pengelolaan blok Rokan ini. Salah satunya dalam pengoperasiannya. Kami berharap bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis," ucap Kasmarni. Tidak hanya itu, bupati Bengkalsi juga menghimbau kepada Pertamina, untuk bisa lebih memaksimalkan kontribusi sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis dalam keterlibatan pengelolaan blok Rokan ini.Tidak hanya sumber daya manusia saja, tetapi dari segi CSR kami berharap bisa lebih baik, dan berdampak ke masyarakat.
*** Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
