Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Vaksinasi Di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana || (07/09/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Vaksinasi Di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Selasa, 07 September 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A menghadiri Undangan serbuan Vaksinasi yang diadakan TNI Angkatan Laut dalam rangka HUT TNI AL yang ke 76. Acara ini di laksanakan di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana yang dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Bengkalis kasmarni, S.O.S.,MP dan didampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, MMP dan dihadiri juga Forkopimda Provinsi Riau salah satunya KPTA Pekanbaru YM Dr Harun, S.H.,M.H dan Forkopimda kabupaten Bengkalis serta tamu undangan lainya.
Dalam acara tersebut Gubernur Riau H. Syamsuar menyampaikan, kasus Covid-19 di Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Bengkalis saat ini sedang menurun dan berada pada level ketiga. Dengan menurunnya kasus Covid-19 ini, jangan sampai membuat kita cuai terhadap protokol kesehatan, karena ada virus baru varian Mu yang bisa masuk ke Indonesia tidak terkecuali di Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis”, kata Syamsuar. Kemudian, Syamsuar juga meyakinkan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis akan halalnya vaksin Sinovac, Astra Zeneca dan Moderna yang telah dijamin langsung oleh Alim Ulama diseluruh Negara. Sementara itu, Bupati Kasmarni di depan Gubri dan masyarakat Kabupaten Bengkalis mengatakan, bahwa pelaksanaan vaksin ini dilaksanakan dengan target 1000 dalam dosis I. Kasus Covid-19 di Kabupaten Bengkalis saat ini sedang dalam angka menurun, namun kami tetap menegaskan kepada Satgas Covid-19 dan masyarakat untuk menjaga ketat protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas.
*** Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
