Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Melakukan Kunjungan Silaturahmi ke Kantor POS Dumai || (19/08/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Melakukan Kunjungan Silaturahmi ke Kantor POS Dumai
www.pa-bengkalis.go.id
Kamis, 19 Agustus 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I,.M.A melakukan kunujngan silaturahmi ke kantor Pos Dumai. Dalam kunjungan ini Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr.Hasan Nul Hakim,S.H.I.,M.A ditemani oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkalis Rhezza Pahlawi,S.Sy , Panitera Gugatan Yushadeni, S.H.I.,L.L.M dan dua orang Staf M Zubair, SE,Sy dan M Sukri,A.M.d, Kom. Kedatangan Rombongan Pengadilan Agama Bengkalis di sambut baik oleh Kepala Pos diruang kerjanya. Adapun tujuan kunjungan tersebut selain Silaturahmi dan membahas tentang kerjasama dengan Kantor Pos .
Dengan pertemuan tersebut ketua Pengadilan Agama Bengkalis berharap dapat bekejasama dengan Kantor Pos dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun. Karena tujuan Pengadilan Agama Bengkalis melakukan kerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga yang ada di Kabupaten Bengkalis ini sebagai upaya untuk melakukan percepatan peningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Agama Bengkalis berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga tugas dan keberadaan Pengadilan Agama Bengkalis dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Bengkalis .
*** Tim Redaksi PA Bengkalis ***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
