Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Menjadi Narasumber Dalam kegiatan Pelatihan Kompetensi Prodi Pendukung SKPI Oleh STIES Syariah Bengkalis || (27/08/2021)
/ 1
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Menjadi Narasumber Dalam kegiatan Pelatihan Kompetensi Prodi Pendukung SKPI Oleh STIES Syariah Bengkalis
Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Bengkalis, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr. Hasan Nul Hakim,S.H.I.,M.A. menghadiri undangan STIE SYARI'AH sebagai narasumber kegiatan Pelatihan Kompetensi Prodi Pendukung SKPI "Pelatiahan Mediator dan Hukum Diklat Kemahiran Hukum Acara”. Acara ini diadakan Selama Dua hari Juma't, 27 Agustus 2021 s.d Sabtu 28 Agustus 2021.
Sesuai dengan permohonan untuk menjadi Narasumber yang disampaikan STIE SYARI'AH Bengkalis melalui surat nomor : 976/STIE’S-EXT/ADM/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Mohon sebagai Instruktur Pelatihan Kompetensi Prodi Pendukung SKPI, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis menghadiri Kegiatan tersebut dan bersedia untuk menyampaikan materi sesuai dengan yang diminta oleh STIES Bengkalis yaitu "Pelatihan Mediator dan Hukum Diklat Kemahiran Hukum Acara”.
Kegiatan yang diikuti oleh ketua STIES Bengkalis ibu Dr. KHODIJAH ISHAK, S.HI.,M.E.Sy didampingi Dosen STIES Bengkalis dan Mahasiswa/i STIES Bengkalis.Diharapkan dengan adanya kegiatan ini Mahasiswa Dapat menambah Pengetahuan nya mengenai Hukum Acara dan juga bisa Mengerti Bahwa Pengadilan Itu Bukan tempat untuk bersengketa saja tetapi tempat untuk mendamaikan orang yang bersengketa melalui Tahap Mediasi.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis )***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
