Pengadilan Agama Bengkalis hadiri Pengambilan sumpah dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis|| (01/09/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis hadiri Pengambilan sumpah dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, 1 September 2021 ketua Pengadilan Agama Bengkalis dalam hal ini diwakili Oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Drs.H. Syafaruddin,M.H. menghadiri Pengambilan sumpah dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Balai Kerapatan Wisma Sri Mahkota pukul 16:00 WIB.
dalam Amanatnya Bupati Bengkalis Kasmarni ingatkan kepada para pejabat yang dilantik hari ini,, untuk selalu amanah, bekerja tidak kenal lelah dan tidak suka berkeluh kesah, peka terhadap situasi, selalu mengakomodir berbagai aspirasi dan tanggap terhadap keluhan masyarakat serta tidak hanya memikirkan diri sendiri.
Pelantikan tersebut turut hadir Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis H Arianto, Dandim 0303 Bengkalis Lizardo Gumay, Polres Bengkalis diwakili Kabag Ren Kompol Risman Arisman, Kajari Bengkalis diwakili Kasi Barang Bukti Doli, Plt Kemenag H Khaidir, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, Asisten Administrasi Umum H Tengku Zainuddin.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
