Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Jamu Gubernur Provinsi Riau Makan Malam Bersama || (06/09/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Jamu Gubernur Provinsi Riau Makan Malam Bersama
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Senin, 06 September 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A menghadiri Undangan Bupati Bengkalis dalam rangka Jamu bersama Gubernur Riau makan malam bersama. Acara ini di laksanakan di Wisma Sri Mahkota Bengkalis yang dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Bengkalis kasmarni, S.O.S.,MP dan didampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, MMP dan dihadiri juga Forkopimda Provinsi Riau salah satunya KPTA Pekanbaru YM Dr Harun, S.H.,M.H dan Forkopimda kabupaten Bengkalis serta tamu undangan lainya.
Menu Makan malam bersama Gubernur Riau merupakan menu berciri khas melayu, dimana masakannya terdapat udang gogo, ikan salai, urap, dendeng sapi, dan masakan melayu lainnya yang ditutup dengan serabi yang ditambah dengan kuah cokelat yang bercita rasa buah durian. Ramah tamah dikemas secara hangat, dan berlangsung santai. Dan Bupati Bengkalis tampak asyik berbincang dengan Gubernur Riau yang bukan lain terkait dengan kemajuan Kabupaten Bengkalis. Bupati Bengkalis mengatakan, silaturahmi seperti ini harus terjaga, apalagi disaat pandemi ini kita harus mencari solusi dan jalan keluar.
Alhamdulillah kini kasus Covid-19 di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis sudah mulai menurun, mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan dan dipertahankan. Dan pastinya kita tetap akan menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ungkap Kasmarni. Lebih lanjut, Kepala Daerah Bengkalis juga berharap kepada Gubernur Riau untuk bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait masalah Pariwisata. *** Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
