Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Pendampingan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh PTA Pekanbaru secara Virtual || (14-09-2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Pendampingan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh PTA Pekanbaru secara Virtual
Berita PA Pekanbaru || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa (14/09/2021) Bertempat di Ruang Media Center Lantai 2 Pengadilan Agama Bengkalis, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., beserta Perwakilan dari masing-masing Koordinator Area, mengikuti kegiatan Pendampingan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM yang diadakan oleh PTA Pekanbaru secara virtual. Acara ini dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
Pendampingan ZI secara virtual ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja di wilayah hukum PTA Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dukungan dan kepedulian dari PTA Pekanbaru dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di seluruh Peradilan Agama yang termasuk ke dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Hymne Mahkamah Agung, kata sambutan oleh Ketua PTA Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua PTA Pekanbaru, Dr. H. Sutomo, S.H., M.H., kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh beberapa Satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK atau pun WBBM pada tahun ini. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hal-hal yang perlu dievaluasi dan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seluruh Satker yang masih berjuang dalam memperoleh ZI Menuju WBK dan WBBM.
Harapannya, dengan adanya kegiatan Pendampingan Zona Integritas ini, dapat memicu dan meningkatkan semangat sertao ptimisme Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bengkalis untuk meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada periode selanjutnya.
***(TimRedaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
