Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Acara Persiapan Penyusunan Dan Pendampingan RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 Secara Virtual || (20/09/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Acara Persiapan Penyusunan Dan Pendampingan RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 Secara Virtual
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin, 20 September 2021 Bertempat di ruang Media Centre Pengadilan Agama Bengkalis, Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, Azimul, S.H., didampingi Kasubbag PTIP, Zuhrini, S.Si.,S.E.Sy., dan Operator SAKTI/ RKA-KL, Slamet Firdaus, S.Akun., bersama mengikuti Acara Persiapan Penyusunan dan Pendampingan RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2022. Kegiatan ini diadakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI secara daring, dan dikoordinator oleh PTA Pekanbaru. Acara tersebut di mulai pukul 08.30.WIB.
Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh seluruh Sekretaris pada empat peradilan yang dijadwalkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Acara ini sebagai tindak lanjut surat Menteri Perencanaan dan Pembangunan /Kepala Bappenas dan menteri keuangan Nomor : S 634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2022 perihal pagu Anggaran kementerian /Lembaga Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga Tahun 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-720/MK.02/2021 Tanggal 2021 Tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022. Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, Azimul, S.H., berharap dengan adanya pendampingan ini semoga kedepan RKA-KL tahun 2022 pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
