Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Gladi Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021 || (21/02/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Gladi Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021
Bengkalis||www.pa-bengkalis.go.id
Senin, 21 Februari 2022 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Gladi dalam acara Laporan Tahunan 2021 Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Peserta acara tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.
Gladi bersih ini dilaksanakan sebagai persiapan Sidang Istimewa Mahkamah Agung RI tunggal Laporan Tahunan tahun 2021 dihadiri oleh Ketua Mahmakah Agung Republik Indonesia beserta jajarannya dan beberapa Tokoh Penting yaitu Presiden , Wakil Presiden, para Pimpinan Lembaga Negara, para Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat seperti Malaysia, Australia, Panama, Rusia, dan Laos. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan para Ketua Pengadilan Tinggi Pertama pada acara tersebut memakai toga lengkap, kalung jabatan/ gordon, kemeja putih dengan peci hitam polos dan celana hitam.
Acara Gladi Bersih tersebut berjalan dengan lancar dan selesai sekitar pukul 15.00 WIB dengan ditutup pembacaan doa serta pemotongan tumpeng oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Acara utama Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 direncanakan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Februari 2022 pukul 08.30 WIB.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
