Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Di Kantor KPU Bengkalis || (27/09/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Di Kantor KPU Bengkalis
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Senin, 27 September 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A dalam hal ini diwakilkan Wakil ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I menghadiri undangan Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini diadakan oleh Kantor Pemilihan Umum Bengkalis diruang Aula KPU Bengkalis. Acara ini diadakan dalam rangka Rakor Pemuthakiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. dalam kegiatan tersebut dihadiri Forkofimda Kabupaten Bengkalis, Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis dan serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan tersebut dimulai pukul 14.00 WIB dibuka oleh ketua Komisi Pemilihan Umum, Fadhillah Al Mausuly, ME dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan karena telah sudah hadir memenuhi undangan nya. Kegiatan ini menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU1v/2021 tanggal 21 April Tentang Perubahan surat KPU RI Nomor : 132 /PL.02-SD/01/KPU/II/ Tentang Pemuthakiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021. Bahwa KPU /KIP Kabupaten /Kota melakukan kegiatan administrasi kependudukan, kematian/pemakaman dan instansi lain yang terkait seperti TNI/Polri setempat dan Pengadilan setingkat.
Kegiatan Rakor ini berjalan dengan lancar dan khidmad sampai akhir kegiatan. Diharapkan dari kegiatan ini sebagai langkah untuk menyukseskan Pemuktahiran Data Pemilih yang akan digunakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
