Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti FGD Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Mediasi yang Diadakan Oleh Mahkamah Agung RI || (04/10/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti FGD Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Mediasi yang Diadakan Oleh Mahkamah Agung RI
Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin,4 Oktober 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr.Hasan Nul Hakim,S.H.I.,M.A., mengikuti Seminar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengembangan Kurikulum dan Silabus Mediasi. Kegiatan ini di selenggarakan di Aula Audiotirium Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, di Mega Mendung, Bogor.
Acara ini sebagai tindak lanjut dari Surat Mahkamah Agung RI Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Nomor 1979/bld/s/9/2021 tanggal 30 September 2021 Perihal Forum Grup Discussion (FGD) Pengembangan Kurikulum dan Silabus Mediasi, dimana Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, yang sebelumnya berhasil meraih penghargaan Mediator Terbaik Peringkat I dari MA RI, turut diundang untuk mengikuti Kegiatan tersebut.
Kegiatan Forum Grup discussion (FGD) ini dilaksanakan sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Program Training Of Trainers(ToT). Semoga dengan diadakannya Forum Grup discussion (FGD) ini sebagai wadah Pengembangan Kurikulum dan Silabus Mediasi yang lebih baik dan mampu melahirkan mediator-mediator ulung. Semoga nantinya para mediator di pengadilan yang mengikuti pelatihan ini juga bisa lebih banyak mendamaikan para pihak berperkara.
"Kalau Bisa Damai, Kenapa Harus Bersengketa"
*(Tim Redaksi PA Bengkalis)*
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
