Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Peringatan Nuzulul Qur’an Bersama Bupati Bengkalis || (18/04/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Peringatan Nuzulul Qur’an Bersama Bupati Bengkalis
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin, (18/04/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., menghadiri Peringatan Nuzulul Qur’an Bersama Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.o.s.,MMP yang dilaksanakan dilaksanakan di di Masjid Besar Arafah Duri Kecamatan Mandau. Acara tersebut merupakan agenda safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diikuti Forkopimda dan Pejabat dilingkungan Kabupaten Bengkalis.
Dalam peringatan Nuzulul Qur'an di Duri ini, Dewan Kemakmuran Masjid Besar Arafah Duri mendatangkan Ustadz Abdil Mahadir Ritonga dari Medan, Sumatera Utara. Sebelum mendengarkan siraman rohani, awalnya kegiatan safari diawali dengan shalat Isya berjamaah, shalat Sunnah Tarawih, dan Witir, kemudian dilanjutkan dengan pemberian Al-Qur'an kepada Camat Mandau, Pinggir dan Bathin Solapan, penyerahan santunan kepada kaum dhuafa dan anak yatim, serta penyerahan pemenang lomba Musabaqoh Hifdzil Qur'an.
Dalam Sambutan Bupati Bengkalis kepada masyarakat terkait izin penggunaan kawasan yang termasuk hutan lindung, yang beberapa waktu lalu telah disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Ibu Siti Nurbaya. Jadi, kami menyampaikan keluhan masyarakat Kabupaten Bengkalis selama ini, dimulai dari izin penggunaan kawasan hutan lindung, pembangunan ruas Jalan Lingkar Duri Barat yang bersinggung dengan kawasan SM Balai Raja, Dusun Bagan Benio yang masuk dalam kawasan suaka Giam Siak Kecil, perluasan TPA di Desa Sebangar, dan percepatan implementasi perhutanan sosial
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
