Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Pembukaan Pembinaan Dasawisma Desa Se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 || (19/10/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Pembukaan Pembinaan Dasawisma Desa Se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2021
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa, (19/10/2021) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., MA., hadiri acara bagi Pembukaan Pembinaa Dasawisma Desa Se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understandigs) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitra TP PKK Kab. Bengkalis di Gedung Daerah Datuk Laksmana Raja dilaut. Acara dimulai pada pukul 13.00 WIB.
Bupati Bengkalis Kasmarni selaku Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bengkalis didampingi Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso membuka secara resmi Pembinaa Dasawisma bagi Desa Se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understandigs) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitra TP PKK Kab. Bengkalis. "Untuk itu, PKK dengan salah satu programnya yaitu Dasawisma menjadi bagian yang penting yang harusnya mendapat perhatian kita semua, di mana Dasawisma dengan salah satu kegiatannya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga" jelas Bupati. Kemudian lanjutnya, Penandatanganan Memorandum of Understanding yang biasa juga disebut Nota Kesepahaman adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam dokumen formal. Ini tidak mengikat secara hukum tetapi menyatakan kesediaan para pihak untuk bergerak maju dengan kontrak.
Program tersebut diharapkan mampu untuk dapat memberdayakan kelompok PKK hingga ke kelompok terkecil, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang tangguh. Salah satu hal yang menjadi tantangannya adalah bagaimana membudayakan PKK sesuai dengan eksistensinya, di mana program PKK itu akan sampai kepada kelompok yang terkecil yaitu Dasawisma. “Diharapkan semua program pokok tersebut bisa menimbulkan ketahanan keluarga yang akan melahirkan keluarga atau anak-anak, generasi muda yang tangguh untuk Indonesia maju,” jelasnya. Ungkap Beliau.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
