Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Launching BSR Bersama KAPOLDA Riau|| (26/10/2021)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Launching BSR Bersama KAPOLDA Riau
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa (26/10/2021) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.H.I., turut menghadiri Acara Launching Aplikasi Bersama Selamatkan Riau (BSR). Kegiatan ini diadakan oleh Kapolda Riau, bertempat di Kantor Bupati Bengkalis Lantai 4, acara dimulai pukul 08.00 WIB s/d Selesai. Acara ini dimulai dengan beberapa agenda kegiatan, sebelum peluncuran aplikasi tersebut diawali dengan penyambutan datangnya KAPOLDA Riau, yang bertempat di Heliped Lapangan Pasir Andam Dewi Bengkalis. Kemudian dilanjutkan dengan Sarapan Pagi Bersama KAPOLDA Riau di Ruang VVIP Wisma Daerah untuk menghangatkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan.
Dilanjutkan acara Launching Aplikasi BSR dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, peluncuran ini bertempat diruang Rapat Dang Merdu Lt.IV Kantor Bupati Bengkalis. Peluncuran ini bertujuan untuk untuk menekan angka penularan Covid-19. Tujuan aplikasi ini adalah untuk mengantisipasi lonjakan gelombang ketiga penyebaran Virus Corona dengan mengutamakan pergerakan para petugas tracking di lapangan. Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi mengungkapkan, aplikasi BSR bertujuan memastikan masyarakat di Riau yang terkonfirmasi Covid-19 dapat tertangani dengan optimal, mulai dari validasi data, verifikasi, pemberian obat hingga evakuasi ke rumah sakit dan tempat isolasi terpusat. Semuanya ditangani maksimal dan mendetail, agar Covid-19 tidak menular luas terutama di klaster keluarga yang menjadi kontak erat.
Peluncuran Aplikasi BSR ini, disambut positif oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni S.Sos. “Dengan inovasi teknologi yang terintegrasi akan mempermudah penanganan yang dilakukan petugas di lapangan. Ini juga tentunya memaksimalkan koordinasi anggota Polri dan tenaga kesehatan”, ungkap beliau.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
